Kantor Kejaksaan Distrik Seoul akan menyelidiki skandal pesangon lima miliar yang diterima oleh putra seorang pembuat kebijakan Korea Selatan dari sebuah perusahaan yang terlibat dalam skandal proyek pengembangan lahan. 

Sejak skandal tersebut terungkap, pada hari Minggu (26/09), anggota dewan Kwak Sang-do mengundurkan diri dari Partai Kekuatan Rakyat.

Putra Kwak dan perusahaan tersebut membantah dengan mengatakan bahwa pembayaran pesangon tersebut adil, kendati adanya kontroversi mengenai jumlahnya yang sangat besar sehingga mendatangkan spekulasi penyuapan dari kubu partai berkuasa.

Pihak kejaksaan akan menyelidiki jenis pekerjaan yang dilakukan putra Kwak di perusahaan manajemen aset Hwacheon Daeyu dan apakah pegawai lain menerima jumlah serupa.

Pria berusia 32 tahun tersebut dilaporkan masuk ke perusahaan itu di tahun 2015 dan menerima gaji bulanan sebesar 2,3 juta - 3,8 juta. Dia meninggalkan perusahaan itu pada bulan Maret tahun ini dengan menerima 2,8 miliar won setelah pajak, termasuk biaya konsolasi, kinerja, dan pesangon.

Dia menjelaskan bahwa dirinya tidak lagi dapat bekerja karena alasan kesehatan. Perusahaan itu mengakui kondisi kesehatannya yang buruk akibat beban kerja yang berlebihan dan memberikan kompensasi.

Hwacheon Daeyu dituduh menerima bantuan untuk mendapatkan proyek pengembangan Kota Seongnam di Provinsi Gyeonggido saat Gubernur Lee Jae-myung menjabat sebagai wali kota di kota tersebut.