Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong mengatakan dia merasa bertanggung-jawab besar dalam memulihkan nama baik dan harga diri para wanita korban perbudakan syahwat di masa penjajahan Jepang dan berupaya agar tragedi itu tidak terulang kembali.

Chung mengatakan dalam pidato sambuatanya di Konferensi Internasional Perdamaian dengan Perempuan ke-3 yang digelar secara virtual di Hotel Lotte di Seoul pada Kamis (25/11).

Menteri Chung menegaskan bahwa jika pelaku menolak mengakui fakta, ingin mengubah sejarah, atau mengharapkan perbuatan memalukan itu dilupakan setelah korban meninggal dunia, Chung mengatakan bahwa hal itu tidak bermoral.

Ungkapan Chung itu ditafsirkan menunjukkan tindakan politikus Jepang sayap kanan yang menolak mengakui keterlibatan militer Jepang dan tanggung-jawab terkait masalah perbudakan syahwat di masa perang.

Chung juga menekankan bahwa pendekatan dengan memetingkan korban yang masih hidup merupakan satu-satunya cara untuk memulihkan nama baik dan harga diri mereka.

Dilanjutkannya, semua perbuatan jahat manusia hanya dapat diampuni oleh korbannya sendiri sebab mereka yang melalui masa lalu yang sengsara.

Chung mengatakan bahwa 30 tahun lalu, mendiang nenek bernama Kim Hak-sun pertama kali mengakui kerugian yang dialami sebagai wanita perbudakan syahwat saat dia masih hidup dan perbuatan berani itu membuat lebih banyak korban berani memberikan kesaksian dan akhirnya membentuk solidaritas intrnasional yang mendukung mereka.

Konferensi internasional tersebut diluncurkan pada tahun 2018 oleh pemerintah Korea Selatan untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam upaya memusnahkan kekerasan seksual yang terjadi dalam situasi konflik di seluruh dunia.