Kekhawatiran publik mengenai penerapan sistem COVID-19 Pass yang dapat menghilangkan peluang dan akses bagi para pelajar untuk pembelajaran di luar sistem sekolah kian berkembang, dan pemerintah Korea Selatan pun menganggapi dengan mengatakan terdapat kebutuhan publik yang lebih besar untuk melindungi mereka dari risiko penularan virus corona.

Perdana Menteri Korea Selatan Kim Boo-kyum dalam sebuah wawancara dengan KBS radio pada hari Senin (06/12) mengatakan adanya ketidakpercayaan di antara pelajar dan orang tua bahwa sistem tersebut dapat melanggar hak dasar untuk menolak vaksinasi.

Menurutnya, pemerintah percaya bahwa partisipasi kaum remaja untuk vaksinasi berkontribusi dalam mengatasi krisis yang ada saat ini. Dia pun meminta dukungan mereka karena dikatakannya bahwa para pelajar yang tidak divaksinasi dapat menjadi pembawa virus. 

Kim menyampaikan bahwa ketika vaksinasi dilakukan atas para pelajar peserta ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, dikatakan hanya terdapat sedikit laporan efek samping yang serius.

Dia menegaskan bahwa persiapan otoritas kesehatan dan jumlah vaksin telah memadai sehingga pemberian vaksin bagi kalangan remaja pun dimungkinkan setelah ujian akhir semester kali ini. 

PM Kim mengatakan pihaknya tidak mempertimbangkan untuk menunda perluasan vaksinasi bagi anak berusia antara 12 dan 18 tahun agar dapat pergi ke sekolah. 

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan COVID-19 Pass di sejumlah fasilitas yang sering dikunjungi oleh kalangan remaja mulai bulan Februari tahun depan.