Pemerintah Korea Selatan mendesak pihak Korea Utara untuk kembali berdialog dan tidak memperburuk situasi, di tengah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara akibat peluncuran rudal yang dilakukan secara berturut-turut beberapa waktu belakangan ini.

Perwakilan kementerian tersebut pada Kamis (13/01) mengatakan penjatuhan saksi AS terhadap enam individu warga Korea Utara yang terlibat dalam pengembangan rudal balistik dapat dinilai sebagai penerapan posisi AS selama ini, di mana pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara dan dialog adalah penting untuk mencapai denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea.

Dijelaskannya, AS mempertahankan pendapat bahwa pintu dialog untuk Korea Utara tetap terbuka, sekaligus pihaknya akan menerapkan sanksi terhadap Korea Utara sampai denuklirisasi lengkap terwujud.

Dia menambahkan bahwa Korea Selatan dan AS tetap mengupayakan pemulihan dialog untuk penyelesaian masalah Korea Utara dan mendesak Pyongyang agar kembali duduk di meja perundingan tanpa memperburuk kondisi yang ada.

Sebelumnya, Kantor Pengawasan Aset Asing Kementerian Keuangan AS mencantumkan enam individu warga Korea Utara, seorang warga Rusia, dan satu lembaga Rusia dalam daftar sanksi karena keterlibatan mereka dalam pengembangan senjata pemusnah massal dan rudal balistik.

Kementerian Keuangan AS memaparkan bahwa sanksi itu merupakan sebagian dari upaya untuk mencegah Korea Utara untuk memajukan teknologi senjata pemusnah massal dan rudal balistiknya. Hal ini dikarenakan sejak September tahun lalu, negara komunis itu telah melakukan enam kali peluncuran rudal balistik dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS menuturkan bahwa sanksi AS kali ini hanya untuk menahan program rudal balistik Korea Utara dan pihaknya tetap meyakini bahwa dialog dan diplomasi adalah satu-satunya cara efektif untuk mencapai denuklirisasi dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.