Pemerintah Korea Selatan memprotes keras sikap seorang politisi sayap kanan Jepang yang mendesak pendaftaran Tambang Sado sebagai Warisan Dunia UNESCO dengan mengklaim bahwa tidak terjadi kerja paksa terhadap warga Joseon di masa penjajahan Jepang. 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Choi Young-sam menyatakan bahwa pemerintah Jepang pernah mengakui penyeretan warga Joseon untuk kerja paksa kepada masyarakat internasional.

Tambang Sado adalah salah satu tempat kerja paksa di mana banyak warga Joseon menjadi korban. 

Ditambahkan pula, ketika fasilitas industri modern Jepang didaftarkan sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2015 lalu, pemerintah Jepang telah mengakui secara terbuka bahwa banyak warga Korea direkrut untuk bekerja di tempat itu secara paksa di bawah kondisi yang kejam. 

Pemerintah Korea Selatan mendesak pemerintah Jepang menghentikan upaya pendaftaran Tambang Sado sebagai Warisan Dunia UNESCO di tengah situasi di mana Jepang belum memenuhi janjinya untuk menyediakan fasilitas untuk memperingati para korban kerja paksa di fasilitas industri modern tersebut. 

Pada tanggal 24 Januari, Sanae Takaichi, ketua investigasi urusan politik dari Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang bertanya kepada PM Jepang Fumio Kishida apakah kabinet Kishida sepakat akan kesimpulan yang dibuat pada bulan April tahun lalu bahwa perekrutan warga Joseon bukanlah pemaksaan.

PM Kishida mengatakan pihaknya memiliki pendapat yang sama dengan pemerintahaan Shinzo Abe mengenai masalah sejarah tersebut. 

Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi juga mengatakan pihaknya tidak dapat menerima klaim Korea Selatan terkait Tambang Sado. 

Sementara itu, pemerintah Jepang diperkirakan dalam pekan ini akan memutuskan perihal pendaftaran Tambang Sado sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun depan.