Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama
Go Top

Politik

Pemerintah Korsel Menggunakan Istilah CVID dalam Rapat Dewan Keamanan PBB

Write: 2022-05-13 14:44:18Update: 2022-05-13 14:59:14

Pemerintah Korsel Menggunakan Istilah CVID dalam Rapat Dewan Keamanan PBB

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menyatakan pihaknya mendorong denuklirisasi lengkap, yang dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah (CVID) dalam rapat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar untuk membahas peluncuran rudal balistik Korea Utara. 

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa Duta Besar Korea Selatan untuk PBB Cho Hyun dalam pertemuan Dewan Keamanan, yang diadakan pada tanggal 11 Mei waktu setempat tersebut, menyerukan agar Korea Utara menahan diri dari provokasi lebih lanjut dan menanggapi upaya Korea Selatan untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan melalui CVID. 

Penyebutan CVID dalam rapat Dewan Keamanan PBB yang dihadiri Korea Selatan untuk pertama kalinya setelah peluncuran pemerintahaan Yoon Suk Yeol ditafsirkan menunjukkan sikap pemerintahan baru Korea Selatan terhadap Korea Utara. 

Istilah CVID muncul pertama kali dalam masa pemerintahan Bush di tahun 2002, yang berfokus pada verifikasi, seperti inspeksi nuklir, dan bertujuan untuk mencapai denuklirisasi yang tidak dapat diubah.

Hingga saat ini, Korea Utara terus memprotes keras penggunaan istilah CVID. Oleh sebab itu pula, setelah Deklarasi 27 April 2018, pemerintahaan Moon Jae-in menggunakan istilah CD yang merujuk pada 'denuklirisasi lengkap'.

Namun, Presiden Yoon menekankan denuklirisasi lengkap yang dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah, dengan memuat CVID dalam 110 tugas nasional yang diumumkan pada awal bulan ini.  

Selain itu, dianalisis bahwa tingkat seruan Duta Besar Cho semakin kuat dibandingkan pada pertemuan Dewan Keamanan pada 25 Maret lalu yang berlangsung di bawah pemerintahan Moon Jae-in.

Sehubungan dengan hal ini, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menjelaskan bahwa penggunaan istilahnya berbeda, namun pada prinsipnya Korea Selatan menekankan denuklirisasi Korea Utara dan hak asasi manusia, serta menyerukan partisipasi Korea Utara dalam upaya penyelesaian masalah secara damai.

Meski bukan anggota Dewan Keamanan PBB, namun Korea Selatan ikut serta dalam pertemuan ini sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam masalah tersebut.

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >