Komite etik partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memutuskan untuk menunda keputusan tentang kemungkinan tindakan disipliner terhadap ketua partai, Lee Jun-seok, atas tuduhan mencoba menghancurkan bukti terkait kasus suap skandal seksual.

Ketua Komite Lee Yang-hee mengumumkan keputusan tersebut setelah pertemuan beruntun yang berlangsung selama lima jam pada hari Rabu (22/06) di Majelis Nasional.

Lee mengatakan kepada wartawan bahwa komite dengan suara bulat memutuskan meninjau kasus tersebut dan menentukan apakah akan meminta tindakan disipliner atau tidak pada 7 Juli, setelah mendengarkan penjelasan ketua PPP tentang dugaan pelanggaran tersebut.

Ketua komite etik menambahkan bahwa pihaknya telah meminta ketua PPP untuk hadir dalam sidang yang direncanakan mendatang. Ketua PPP tersebut diketahui tidak diminta untuk hadir dalam sidang hari Rabu (22/06) kemarin.

Sementara itu, komite memutuskan untuk memulai proses tindakan disipliner terhadap Kim Cheol-geun, Kepala Urusan Politik Lee, terkait dugaan perusakan barang bukti.

Lee menghadapi tududuhan menerima layanan seksual yang dibayar oleh seorang pengusaha pada tahun 2013 dan berusaha untuk menghancurkan bukti terkait melalui Kim dan membuat janji investasi senilai 700 juta won di perusahaan pengusaha tersebut.