Pemerintah Korea Selatan telah menetapkan rencana restrukturisasi pemerintahan, yang meliputi penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, pembentukan Kementerian Pejuang dan Veteran, serta pembentukan Badan Urusan Warga Korea di Luar Negeri.

Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Lee Sang-min mengumumkan rencana restrukturisasi pemerintahan tersebut dalam jumpa pers di kantor pemerintah di Seoul pada Kamis (06/10).

Menurut rencana itu, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga akan dibubarkan dan Badan Kependudukan, Keluarga, dan Kesetaraan Gender dibentuk dan ditempatkan di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan.

Badan Kependudukan, Keluarga, dan Kesetaraan Gender itu akan bertanggung-jawab menangani urusan remaja, keluarga, kesetaraan Gender, serta perihal peningkatan pelaksanaan hak dan kepentingan mereka.

Ketua Badan Kependudukan, Keluarga, dan Kesetaraan Gender akan memiliki status dan hak yang setara dengan posisi di antara menteri dan wakil menteri.

Sementara urusan perekrutan kerja bagi kaum wanita akan ditangani oleh Kementerian Perekrutan dan Ketenagakerjaan.

Badan Urusan Pejuang dan Veteran akan menjadi Kementerian Pejuang dan Veteran, serta Badan Urusan Warga Korea di Luar Negeri dibentuk di bawah naungan Menteri Luar Negeri. 

Menteri Lee Sang-min menegaskan bahwa pemerintah saat ini menitikberatkan pada urusan pejuang dan veteran, sehingga memperkuat sistem bagi pejuang dan veteran agar para pahlawan dan veteran serta keluarga mereka dapat merasakan kebanggaan.

Mengenai Badan Urusan Antariksa, yang tidak termasuk dalam rencana restrukturisasi pemerintahan, Menteri Lee mengatakan bahwa rencana pembentukan badan tersebut akan dibuat dalam tahun ini dengan pertimbangan mengenai ciri khas organisasi yang terdiri dari para ahli antariksa.

Jika rencana restrukturisasi pemerintahan tersebut diberlakukan, maka pemerintah Korea Selatan akan memiliki 18 kementerian, 3 badan, 19 direktorat jenderal dan 6 komisi. Saat ini, struktur pemerintahan Korea Selatan terdiri dari18 kementerian, 4 badan, 18 direktorat jenderal dan 6 komisi.

Dilaporkan bahwa pihak partai oposisi Partai Demokrat menyetujui pembentukan Kementerian Pejuang dan Veteran serta pembentukan Badan Urusan Warga Korea di Luar Negeri, tetapi menolak penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga.

Oleh karena itu, belum diketahui apakah rencana restrukturisasi pemerintahan ini dapat diloloskan di Majelis Nasional atau tidak.