Pemerintah Korea Selatan menetapkan prinsip etika untuk diterapkan di Metaverse agar para pengguna dan pihak pemangku kepentingan dapat bertanggung-jawab dan tidak melanggar hak orang lain.

Kementerian Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi mengumumkan prinsip etika Metaverse pada hari Senin (28/11) kemarin. 

Wakil Kedua Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi Park Yun-Kyu mengatakan bahwa Metaverse diharapkan menjadi ruang inovasi dan kreativitas yang membawa pertumbuhan ekonomi pencipta digital, tetapi di saat bersamaan menimbulkan masalah etika seperti pelecehan terhadap avatar, pelanggaran hak atas ciptaan digital, dan sebagainya. 

Ditambahkannya, pemerintah menyediakan prinsip etika berdasarkan kebebasan masyarakat sehingga tidak mengganggu kreativitas dan inovasi masyarakat dalam Metaverse.  

Prinsip etika tersebut merupakan norma otonom yang mempengaruhi semua pengguna Metaverse untuk mencegah situasi yang tidak diinginkan secara sukarela dalam proses pengembangan, pengelolaan, dan penggunaan Metaverse, dan tidak mengikat secara hukum.

Prinsip-prinsip tersebut mengandung 3 nilai integritas, yaitu kepenuhan jati diri, pengalaman aman, dan kemakmuran berkelanjutan, serta 8 prinsip praktis yang meliputi keaslian, otonomi, timbal balik, penghormatan terhadap privasi, keadilan, perlindungan privasi, inklusivitas, dan akuntabilitas.

Pemerintah akan mendukung mata pelajaran yang disesuaikan untuk pendidikan etika Metaverse bagi para pengguna Metaverse, seperti murid SD dan SMP, sembari menyediakan rincian prinsip untuk setiap area termasuk dalam pengembangan, pengelolaan, dan penggunaan.