Penjatuhan sanksi mandiri oleh Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang pada hari Jumat (02/12) secara bersama-sama menunjukkan tekad untuk tidak membiarkan provokasi Korea Utara, di tengah situasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) tidak mampu membuat langkah apapun. 

DK PBB tidak dapat mengambil langkah tanggapan apapun akibat protes dari China dan Rusia, walau Korea Utara terus melakukan provokasi peluncuran rudal balistik sejak pelantikan pemerintahan Yoon Suk Yeol. 

AS sebelumnya mengusulkan pernyataan Presiden DK PBB sebagaimana pembahasan penjatuhan sanksi terhadap Korea Utara tidak berjalan lancar, namun demikian usulan tersebut juga tidak terlaksana.

Setelah itu, AS menjatuhkan sanksi mandiri pada hari Jumat (02/12) terhdap tiga pejabat Partai Buruh Korea Utara atas dugaan keterlibatan dalam program pengembangan rudal balistik dan senjata pemusnah massal (WMD). 

Kemudian, Korea Selatan juga segera menjatuhkan sanksi mandiri tambahan terhadap delapan individu dan tujuh lembaga Korea Utara yang terlibat dalam pengembangan rudal dan nuklir serta penghindaran sanksi dunia internasional.

Jepang juga menerapkan sanksi terhadap tiga lembaga dan satu individu Korea Utara yang terlibat dalam pengembangan rudal dan nuklir rezim tersebut.

Pengumumkan sanksi mandiri oleh tiga negara sekutu di hari yang sama ini dibuat berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan trilateral, dan cukup mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional. 

Tiga pejabat tinggi Partai Buruh Korea Utara yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan AS sebagai subjek sanksi tersebut juga telah masuk dalam daftar subjek sanksi Uni Eropa pada bulan April. 

Selain itu, dua di antaranya juga masuk dalam daftar subjek sanksi mandiri Koera Selatan pada tahun 2016. 

Delapan individu dan tujuh lembaga yang terkena sanksi mandiri Korea Selatan kali ini juga telah masuk dalam daftar sanksi mandiri AS. 

Sanksi mandiri dari Korea Selatan, AS dan Jepang diperkirakan akan terus dilakukan di bidang pengangkutan kargo maritim, dunia maya, dan lainnya, jika Korea Utara melanjutkan provokasi strategis seperti uji coba nuklir. 

Korea Selatan dan AS juga tengah mengambil langkah lanjutan dengan asumsi Korea Utara menggunakan dana yang didapatkan dari aksi ilegal di dunia maya untuk pengambangan rudal dan nuklir. 

Kedua negara tersebut telah mengadakan rapat sebanyak dua kali untuk menyediakan langkah pencegahan peretasan mata uang virtual Korea Utara.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pemerintah terus menyediakan berbagai langkah untuk menghadapi ancaman dunia maya Korea Utara, termasuk peretasan uang virtual, dan mempertimbangkan sanksi atas kegiatan siber ilegal Korea Utara.