Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menginstruksikan para pejabat untuk bersiap segera memperluas perintah kembali bekerja bagi para pengemudi truk angkut di industri lainnya, seperti minyak dan baja. 

Presiden Yoon menginstruksikan hal tersebut dalam sebuah rapat bersama para menteri terkait pada Minggu (04/12), mengatakan bahwa mogok para pengemudi truk di industri tersebut dikhawatirkan akan menambah kerugian ekonomi.

Dia juga menyerukan agar para pejabat mengamankan tenaga pengemudi pengganti dan memanfaatkan personel militer dan kendaraan untuk meminimalkan dampak mogok kerja di industri-industri terkait.

Instruksi presiden tersebut dibuat beberapa hari setelah perintah pemerintah dikeluarkan bagi para pengemudi truk angkut semen untuk segera kembali bekerja.

Solidaritas Pengemudi Truk Angkut melaksanakan mogok kerja 12 hari lalu, menuntut perpanjangan dan perluasan Sistem Tarif Truk Angkut Aman, jaminan gaji minimum bagi pengemudi truk angkut, yang akan kadaluwarsa pada akhir tahun ini.

Pemerintah sepakat untuk memperpanjang sistem tersebut selama tiga tahun lagi, namun menolak menerapkan sistem itu lebih luas ke seluruh bidang truk angkutan.

Dalam rapat hari Minggu (04/12), presiden menekankan kembali posisinya, menyebutnya sebagai "mogok kerja ilegal" dan penolakan massal saat ini serta gangguan maupun ancaman menghalangi pengoperasian kendaraan adalah tindakan kriminal. 

Dia memerintahkan para menteri untuk memobilisasi setiap petugas administratif yang tersedia untuk melacak mereka yang terlibat dalam mogok kerja dan segera mengambil langkah tegas terhadapnya.

Terkait rencana serikat kerja gabungan, Konfederasi Serikat Kerja Perdagangan Korea (KCTU), untuk melakukan aksi mogok kerja pada minggu ini untuk mendukung para pengemudi truk angkut, Presiden Yoon mengatakan bahwa hal itu tidak mewakili hak-hak para pekerjua dan harus dilihat sebagai aksi politik.

Dikatakannya bahwa menyandera kehidupan publik dan ekonomi nasional di tengah kesulitan ekonomi akan semakin mengancam keberlangsungan pekerja tanpa serikat dan merampas pekerjaan dari generasi berkutnya dan publik.