Pemerintah Korea Selatan memprotes tinggi berulangnya klaim Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengenai kedaulatan Pulau Dokdo dalam pidato di parlemen, dan mendesak pihaknya untuk menarik klaim tersebut.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Senin (23/01) mengkritik pemerintah Jepang yang mengulang kembali klaim yang tidak adil terhadap Pulau Dokdo yang merupakan wilayah teritorial Korea Selatan dari segi sejarah, geografis, dan hukum internasional.
Ditambahkan pula, pemerintah Jepang harus menyadari bahwa berulangnya kembali klaim yang tidak adil mengenai kedaulatan Pulau Dokdo tidak bermanfaat dalam pembentukan hubungan yang konstruktif antara Korea Selatan dan Jepang di masa depan, serta klaim tersebut tidak berpengaruh pada kedaulatan Korea Selatan terhadap Pulau Dokdo.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menekankan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap segala jenis provokasi terkait Pulau Dokdo.
Selain itu, Korea Selatan mendesak pemerintah Jepang untuk segera menepati kewajibannya untuk menjelaskan sejarah secara menyeluruh di situs lain, sebuah fasilitas industri modern Jepang yang terdaftar sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2015.
Sebelumnya, Menteri Hayashi mengatakan dalam pidatonya di majelis nasional Jepang pada Senin (23/01) bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah teritorial Jepang dari segi sejarah, dan akan melanjutkan klaim tersebut.
Selama 10 tahun terakhir, Jepang terus mengklaim kepemilikan atas Pulau Dokdo, atau Pulau Takhesima dalam bahasa Jepang.
Sehubungan dengan pendaftaran Tambang Sado sebagai situs Warisan Dunia UNESCO, Menteri Hayashi mengatakan akan berupaya keras untuk kelancaran pendaftaran tersebut.