Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC) menyimpulkan Korea Selatan telah melanggar perjanjian gencatan senjata dengan mengirimkan pesawat nirawak atau drone ke Korea Utara sebagai langkah "tanggapan" terhadap invasi drone Korea Utara ke wilayah udara Korea Selatan pada bulan lalu.

UNC melalui laporan pada Kamis (26/01) mengonfirmasi masuknya drone Korea Selatan ke wilayah Garis Demarkasi Militer di wilayah udara Korea Utara adalah pelanggaran perjanjian gencatan senjata. 

Ditambahkannya, Korea Utara juga melanggar perjanjian gencatan senjata dengan mengirim drone ke wilayah udara Korea Selatan.

Namun demikian, tim investigasi khusus UNC menyampaikan bahwa upaya militer Korea Selatan untuk melawan drone Korea Utara, seperti dengan siaran peringatan, melepaskan tembakan peringatan, dan mencoba menembak jatuh drone Korea Utara, sesuai dengan aturan dalam perjanjian gencatan senjata.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menanggapi laporan tersebut, mengatakan bahwa kesimpulan itu dibuat sesuai dengan manajemen perjanjian gencatan senjata yang menjadi tanggung-jawab UNC.

Dilanjutkannya, operasi militer Korea Selatan yang melintasi wilayah udara Garis Demarkasi Militer adalah aksi pertahanan diri terhadap invasi Korea Utara dan tidak dilarang di bawah perjanjian gencatan senjata.

UNC menjelaskan bahwa investigasi khusus kali ini dilakukan oleh Komisi Gencatan Senjata Militer dari UNC sejak tanggal 26 Desember, dan dilakukan di bawah pengawasan netral komisi PBB untuk memastikan keadilan dalam penyelidikan dan kepatuhan terhadap perjanjian gencatan senjata.

Perwakilan UNC kembali menekankan pentingnya pemenuhan perjanjian gencatan senjata untuk mencegah ketegangan, mengurangi risiko insiden yang tidak disengaja atau disengaja, dan mempertahankan pemberhentian aksi brmusuhan di Semenanjung Korea. Ditambahkan bahwa UNC akan terus bekerja sama dengan lembaga-lembaga Korea Selatan untuk tujuan tersebut.