Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada Kamis (09/02) menerima dan memulai proses peradilan terkait mosi pemakzulan Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Lee Sang-min.

Mahkamah Konstitusi memanggil para hakim untuk mengadakan pertemuan dan memilih hakim ketua serta metode persidangan yang akan dijalankan.

Pada umumnya, hakim ketua dalam pengadilan konstitusi tidak diumumkan, kecuali terkait mosi pemakzulan menteri.

Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus membuat keputusan akhir 'dalam waktu 180 hari sejak tanggal penerimaan kasus'.

Aturan tersebut bukan suatu kewajiban, tetapi para pengamat hukum menilai Mahkamah Konstitusi akan mempercepat proses persidangan untuk mencegah kekosongan jabatan menteri dalam waktu yang lama.

Kasus pemakzulan Presiden Park Geun-hye diproses dalam dua hingga tiga bulan, lebih cepat dibandingkan persidangan lainnya di Mahkamah Konstitusi yang dapat memakan waktu hingga beberapa tahun.

Oleh karena itu, diperkirakan Mahkamah Konstitusi kemungkinan besar akan menetapkan kasus pemakzulan tersebut sebagai 'perkara yang ditangani secara tepat waktu'.

Dalam persidangan mendatang, pengadilan akan memutuskan apakah Menteri Lee melakukan 'pelanggaran konstitusi dan undang-undang sehingga pantas diberhentikan' atau tidak terkait penanganan buruk pemerintah dalam insiden Itaewon.

Keputusan yang akan dibuat adalah mengenai apakah pelanggaran hukum Menteri Lee cukup serius sehingga pemakzulan dapat dibenarkan atau tidak. Dikatakan bahwa 'beratnya suatu pelanggaran hukum' harus dibuktikan, bukan hanya sekedar pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan.