Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengungkapkan bahwa selama pertemuan puncak antara Korea Selatan dan Jepang di Tokyo pada 16 Maret, tidak dibahas agenda mengenai kedaulatan teritorial Pulau Dokdo dan isu wanita perbudakan syahwat oleh militer Jepang di masa penjajahan. 

Ketika tampil dalsm program berita TV KBS pada Sabtu (18/03), menteri Park mengatakan dia tidak berniat mengomentari pengumuman Jepang terkait KTT baru-baru ini, namun masalah Pulau Dokdo dan wanita perbudakan syahwat tidak menjadi agenda pertemuan puncak. 

Dia membeberkan bahwa pertemuan puncak bilateral itu sendiri merupakan peristiwa besar yang terjadi di antara Korea Selatan dan Jepang dalam 12 tahun terakhir, dan bertujuan untuk membuka babak baru hubungan kedua negara dengan dorongan kepemimpinan Korea Selatan. 

Sebelumnya, Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Seiji Kihara menyampaikan hasil pertemuan puncak tersebut kepada para wartawan usai Konferensi Tingkat Tinggi Korea Selatan dan Jepang, mengatakan bahwa masalah Pulau Dokdo dibahas dalam pembicaraan antara para pucuk pimpinan negara tersebut dan Jepang telah meminta pihak Korea Selatan untuk mematuhi perjanjian terkait isu wanita perbudakan syahwat. 

NHK Jepang juga mengabarkan bahwa dalam pertemuan itu, posisi Jepang terkait Pulau Dokdo telah disampaikan kepada pihak Korea Selatan, dan Perdana Menteri Fumio Kisihida menyerukan kepada Presiden Yoon Suk Yeol untuk mematuhi rincian kesepakatan bilateral mengenai masalah perbudakan syahwat yang telah dicapai di masa lalu. 

Sementara kedua isu ini menjadi kontroversi di dalam negeri Korea Selatan, Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Jumat (17/03) mengatakan bahwa kedua isu tersebut tidak pernah dibahas dalam pertemuan puncak antara Presiden Korea Selatan dan Perdana Menteri Jepang.