Kementerian Kehakiman mengusulkan permintaan kesepakatan terhadap penahanan Ketua Partai Demokrat Korea Lee Jae-myung ke Majelis Nasional Korea Selatan dalam kasus dugaan keterlibatannya pada proyek pembangunan apartemen Baekhyeon-dong, Gyeonggido dan membuat Grup Ssangbangwool mengirimkan dana ke Korea Utara . 

Sesuai UU Majelis Nasional Korea Selatan, Ketua DPR wajib melaporkan hal tersebut dalam sidang paripurna yang dibuka untuk pertama kali setelah menerima permintaan kesepakatan penahanan. 

Ada kemungkinan besar rancangan kesepakatan untuk menahan Lee dilaporkan dalam sidang paripurna pada hari Rabu (20/09) besok, dan pemungutan suara terkait akan dilaksanakan pada hari Kamis (21/09) mendatang. 

Rancangan kesepakatan untuk menahan seorang anggota parlemen diloloskan apabila lebih dari separuh anggota parlemen dari total jumlah anggota yang didaftarkan menyepakati, dan kemudian pengadilan akan memeriksa surat perintah penahanan. 

Pada hari Senin (18/09) lalu, pihak kejaksaan telah meminta surat perintah penahanan terhadap Ketua Lee atas dugaan keterlibatannya dalam kasus pengembangan lahan Baekhyeon-dong dan dugaan penyuapan pihak ketiga sehubungan dengan pengiriman uang ilegal ke Korea Utara oleh Grup Ssangbangwool. 

Menurut Kejaksaan, Lee memberikan kemudahan ke perusahaan swasta saat pembangunan apartemen di Baekhyeon-dong pada tahun 2014-2015, saat ia menjabat sebagai Walikota Seongnam, sehingga menyebabkan kerugian senilai 20 miliar won bagi Seongnam Development Corporation. 

Selain itu, Lee juga dicurigai terlibat dalam kasus pengiriman uang ilegal ke Korea Utara oleh mantan Ketua Ssangbangwool sebesar 8 juta dolar AS atas nama Provinsi Gyeonggi dalam bersekongkol dengan mantan Wakil Gubernur Gyeonggi, Lee Hwa-young, yang dimana Lee menjabat sebagai Gubernur saat itu.

Sementara itu, Lee Jae-myung diketahui telah memasuki hari ke-20 dalam aksi mogok makannya pada hari Selasa (19/09) dan telah dilarikan ke rumah sakit pada Senin pagi karena masalah kondisi kesehatan.