Empat Undang-Undang untuk melindungi hak guru yang dapat menjamin kegiatan pendidikan oleh guru yang sah, telah diloloskan dalam rapat Kabinet yang digelar pada hari Senin (25/09). 

Selama rapat Kabinet tersebut, pemerintah mengesahkan sejumlah revisi UU mengenai Status Guru, UU Pendidikan Dasar, UU Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah, serta UU Pendidikan Anak Usia Dini. 

Selain UU mengenai Status Guru yang dibutuhkan dalam prosedur persiapan praktis, tiga UU lainnya akan segera berlaku setelah diumumkan secara resmi pada bulan Oktober mendatang. 

Presiden Yoon Suk Yeol yang memimpin langsung rapat kabinet itu mengatakan, bahwa revisi UU tersebut dapat menjamin hak-hak guru dan dilindungi pelaksanaan hak mengajar yang sah berdasarkan hukum. 

Yoon menambahkan bahwa kedepannya, layanan bimbingan kepada siswa yang dilakukan secara sah oleh guru, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap pelecehan anak, bahkan guru tersebut tidak akan dijatuhkan tindakan disipliner seperti hukuman.