Pemerintah Korea Selatan menjatuhkan sanksi mandiri tambahan terhadap delapan individu dan tujuh lembaga Korea Utara yang terlibat dalam pengembangan rudal dan nuklir serta penghindaran sanksi dunia internasional. 

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada Jumat (02/12) bahwa sanski mandiri kali ini diambil sebagai tanggapan tegas menghadapi peningkatan ancaman rudal dan nuklir Korea Utara yang merudak perdamaian dan stabilitas baik di Semenanjung Korea maupun dunia internasional. 

Langkah pemerintah Korea Selatan serupa telah diambil sebanyak dua kali di bawah pemerintahan Yoon Suk Yeol sebagai sanksi tambahan dari sanksi mandiri tang dibuat pada Oktober, yang merupakan mandiri Korea Selatam pertama dalam lima tahun. 

Delapan individu dan tujuh lembaga Korea Utara yang dijatuhi sanksi tambahan kali ini terlibat dalam transaksi keuangan untuk pengembangan rudal dan nuklir Korea Utara sebagaimana para individu merupakan anggota lembaga keuangan Korea Utara yang ditetapkan sebagai subjek sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun terkait upaya pengalihan pengangkutan material yang terkena sanksi. 

Untuk dapat melakukan transaksi keuangan, subjek sanksi harus mendapatkan izin dari Gubernur Bank Sentral Korea Selatan atau Komisi Keuangan Korea Selatan. 

Namun, saat ini perdagangan antara kedua Korea tengah terhenti, sehingga sanksi mandiri kali ini hanya bersifat sebagai simbolis untuk menunjukkan tekad kuat pemerintah Korea Selatan.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pihaknya bekerja sama erat dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk meningkatkan dampak sanksi terhadap Korea Utara dengan bersama menambahkan lembaga dan individu yang telah dikenakan sanksi oleh masing-masing negara.

Ditambahkan pula, langkah kali ini bermanfaat untuk memperkuat kerja sama kebijakan terhadap Korea Utara, serta pemerintah Korea Selatan akan terus bekerja sama dengan negara-negara terkait untuk mengambil tanggapan tegas dan kuat dari dunia internasional dalam menghadapai provokasi Korea Utara.