Parlemen Korea Selatan meloloskan rancangan undang-undang (RUU) khusus bandara baru Gadeokdo pada sidang paripurna hari Jumat (26/02/21).

RUU khusus itu diloloskan dengan 181 suara setuju, 33 suara menolak, dan 15 suara abstain.

RUU itu diusulkan oleh 138 orang anggota Partai Demokrat Korea dan sebagian anggota Partai Kekuatan Rakyat dari daerah Busan dan Provinsi Gyeongsang Selatan pada November tahun lalu.

Berdasarkan pasal tujuh UU khusus tersebut, bandara baru Gadeokdo mulai dapat dibangun tanpa pemeriksaan kelayakan terlebih dahulu. Namun, UU tersebut mewajibkan pemeriksaan dan evaluasi pengaruh pembangunan bandara terhadap lingkungan untuk membuat rencana meminimalkan dampak buruknya.

Parlemen juga meloloskan juga amendemen khusus untuk memastikan kebenaran kasus pembentrokan Jeju dan memulihkan nama baik para korban. Jumlah uang kompensasi bagi para korban kasus pembentrokan Jeju akan mencapai 1,3 triliun won.

Selain itu, amendemen khusus pajak juga diloloskan sehingga potongan pajak yang sebelumnya 50 persen menjadi 70 persen bagi para pemilik bangunan yang menyewakan bangunannya dengan harga murah.

Amendemen khusus untuk hukuman kekerasan terhadap anak juga diloloskan. Mereka yang melakukan kekerasan pada anak-anak dapat divonis hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara lebih dari tujuh tahun.

Dalam kesempatan yang sama, parlemen Korea Selatan memutuskan resolusi untuk mengecam pemerintah militer Myanmar yang menjatuhkan semangat demokrasi dan mengancam nyawa rakyatnya, kemudian mendesak untuk membebaskan sejumlah politikus termasuk pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi.