Pemerintah dan partai berkuasa membuka rapat pembahasan pada pekan ini untuk membahas terkait kenaikan tarif listrik dan gas.  

Penentuan tarif tersebut sebenarnya telah ditunda selama lebih dari 40 hari, akibat pengaruh terhadap kenaikan harga konsumen dan buruknya opini publik.

Diinformasikan bahwa, kenaikan tarif listrik senilai 7 won per kWh sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. Secara rinci, 1.830 won per rumah tangga yang berpenghuni satu orang dan 2.440 won per rumah tangga yang berpenghuni empat orang. 

Hal tersebut disebabkan karena harga penjualan listrik ke publik lebih rendah daripada harga pembelian oleh Korporasi Tenaga Listrik Korea (KEPCO) yang lebih tinggi. Sehingga KEPCO mengalami defisit anggaran.

KEPCO terus mengalami defisit anggaran selama 8 kuartal berturut-turut sejak kuartal kedua tahun 2021 lalu. Sehingga bertahan di dalam kesulitan fiskal melalui penerbitan surat obligasi skala besar. 

Volume penerbitan surat obligasi kumulatif KEPCO sampai bulan lalu melebihi 77 trliun won. 

Secara khusus, selisih defisit diperkirakan bisa membesar dalam musim panas, dimana permintaan tenaga listrik lebih meningkat. Sehingga banyak pihak yang mengkhwatirkan utang dan penerbitan surat obligasi KEPCO akan semakin meningkat. 

Namun, apabila menaikkan tarif listrik dalam lingkup kurang lebih 7 won per kWh, selisih defisit semester kedua dapat berkurang senilai 2 triliun won. 

KEPCO akan mempublikasikan kinerja kuartal pertama tahun ini pada tanggal 12 Mei mendatang, namun diperkirakan kerugian laba operasional melebihi 5 triliun won. 

Sementara itu, pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan tarif gas yang membeku pada tahun ini mulai kuartal kedua tahun ini.