Pembatasan ekspor Jepang akan dibahas sebagai agenda resmi di Dewan Umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tanggal 23 Juli besok.

Dewan Umum WTO menghadirkan wakil dari 164 negara anggota untuk membahas isu-isu perdagangan yang penting dan pembahasan 'pembatasan ekspor Jepang' akan dilaksanakan karena adanya permintaan dari pemerintah Seoul. 

Pada umumnya Dewan Umum WTO menghadirkan Duta Besar Korea Selatan untuk Jenewa, namun kali ini pejabat tingkat tinggi yang memiliki banyak pengalaman di bidang perdagangan akan diutus karena isu kali ini dianggap sangat penting dan serius. 

Oleh karena itu, Seoul akan mengutus seorang pejabat dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Kim Seung-ho yang menangani isu perdagangan WTO dan pernah berperan penting dalam kemenangan pihak Korea Selatan dalam sengketa hasil perikanan Fukushima di WTO. 


Jepang juga akan mengutus pejabat tingkat direktur dari Kementerian Luar Negeri Jepang. Setelah pembatasan ekspor Jepang, pemerintah Seoul siap menggugat perkara ke WTO, sehingga diskusi agenda kali ini diperkirakan akan menjadi perang verbal antara Korea Selatan dan Jepang. 

Sementara itu, Seoul juga akan mengirimkan surat pandangan mengenai ketidakadilan langkah Jepang untuk mencabut Korea Selatan dari daftar negara putih. 

Saat ini, Jepang telah menjalankan proses untuk mencabut Korea Selatan dari daftar negara putih dan batas waktu pengumpulan pandangan mengenai hal itu akan berakhir pada tanggal 24 Juli.