Majelis Nasional Korea Selatan meloloskan beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang tertunda akibat perselisihan antara partai politik, termasuk RUU mengenai sekolah swasta dan pengelolaan taman kanak-kanak swasta. 

Dalam sidang pleno pada hari Senin (13/01/20) yang dipimpin oleh Partai Demokrat Korea yang berkuasa dan beberapa partai oposisi minoritas, disahkan beberapa undang-undang yang kontroversial antara lain RUU yang diajukan dengan legislasi jalur cepat dengan tujuan mentransfer otoritas investigasi utama dari kejaksaan ke kepolisian. 

Partai Demokrat Korea dan partai oposisi minoritas mengesahkan delapan RUU yang dilegislasi lewat jalur cepat, tanpa kehadiran partai oposisi utama, Partai Kebebasan Korea. 

Pada akhirnya, semua proses untuk mengesahkan RUU yang diajukan dengan legislasi jalur cepat semuanya telah diselesaikan dalam waktu 13 bulan untuk RUU mengenai sekolah swasta, dan 8 bulan untuk RUU mengenai pemilihan umum.