Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap beberapa entitas Korea Utara akibat dua peluncuran rudal yang dilakukan negara itu secara berturut-turut dalam beberapa waktu terakhir.
 
AS menjatuhkan sanksi tersebut atas tujuh individu, termasuk pejabat dari Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Korea Utara II, dan sebuah lembaga Rusia yang berperan dalam pengembangan rudal balistik Korea Utara.
 
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan bahwa AS memiliki berbagai macam peralatan di gudang persenjatan dan akan menggunakannya untuk meminta pertanggung-jawaban Korea Utara atas pelanggaran yang dilakukan.
 
Kantor Pengawasan Aset Asing Kementerian Keuangan AS mencantumkan enam pejabat Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Korea Utara II dalam daftar sanksi karena melakukan pembelian baja dan peralatan komunikasi dari China dan Rusia.
 
Selain itu, dilaporkan satu individu dan lembaga Rusia dicantumkan dalam daftar sanksi AS karena keterlibatan dalam pengangkutan dan perdagangan senjata pemusnah massal.
 
Berdasarkan sanksi tersebut, aset mereka di AS akan dibekukan dan transaksi dengan individu dan lembaga yang berkaitan dengan AS dilarang.

Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Luar Negeri AS juga menekan pihak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyampaikan pesan yang kuat dan konsisten kepada Korea Utara untuk menghentikan program rudal balistiknya.

Price mengatakan bahwa resolusi dan sanksi Dewan Keamanan PBB harus dilakukan secara efektif dan AS mendesak semua negara anggota PBB untuk memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan resolusi tersebut.
 
Dikatakan bahwa jika Korea Utara melakukan provokasi tambahan, maka AS akan menjatuhkan sanksi tersendiri.
 
Selama ini, pemerintahan Biden menekankan diplomasi dan dialog walaupun Korea Utara melakukan peluncuran rudal balistik, tetapi kini AS tampak berniat untuk mulai memberi tekanan kepada Pyongyang.