Di tengah meningkatnya keprihatian atas kemungkinan uji coba nuklir Korea Utara, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan kembali prinsip "kekuatan lawan kekuatan, konfrontasi". 

Dalam sidang pleno ke-5 Komite Sentral Partai Buruh yang telah digelar selama tiga hari sejak 8 Juni, Pemimpin Kim menegaskan bahwa hak untuk membela diri adalah masalah membela kedaulatan negara.

Televisi Pusat Korea Utara (KCTV) pada hari Minggu (12/06) memberitakan bahwa situasi regional saat ini sangat serius, sebagaimana terdapat risiko yang semakin buruk, sehingga mendesak negara itu untuk mempercepat pencapaian tujuan peningkatan kekuatan pertahanan negara. 

Korea Utara menggunakan istilah pertarungan negara melawan musuh sebagai ganti kalimat "hubungan antar-Korea" yang sebelumnya digunakan dalam sesi pleno ke-4 Komite Sentral Partai Buruh enam bulan lalu. 

Tindakan itu tampak merupakan tanggapan terhadap pemerintahan Yoon Suk Yeol yang secara jelas mendefinisikan Korea Utara sebagai 'musuh' Korea Selatan. 

Namun, Korea Utara tidak memberikan rincian lebih lanjut atas kemungkinan uji coba nuklir dan ancaman langsung ke Korea Selatan dan Amerika Serikat. 

Sementara itu, Pemimpin Kim Jong-un dilaporkan telah menunjuk diplomat senior Choe Son-hui sebagai Menteri Luar Negeri yang baru. Sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Choe menjabat sebagai Wakil Pertama Menteri Luar Negeri dan akan menggantikan posisi pendahulunya Ri Son-gwon. 

Choe diketahui menyalahkan Washington atas kegagalan pembicaraan antara Pyongyang dan Washington, serta diperkirakan akan memimpin pertarungan diplomasi di bawah prinsip "kekuatan lawan kekuatan" dalam mengatasi sanksi dunia internasional.