Pemerintah dan partai berkuasa membahas restrukturisasi pemerintahan, termasuk fungsi Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga yang akan dihapus dan diserahkan ke Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, serta Badan Urusan Pejuang dan Veteran yang akan dibentuk menjadi kementerian.

Kesepakatan mengenai restrukturisasi pemerintahan tersebut dibuat menjelang sidang parlemen mendatang.

Yang menjadi perhatian adalah wacana penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga yang merupakan janji kampanye Presiden Yoon Suk Yeol. 

Dengan penghapusan tersebut, sejumlah tugas kementerian terkait kebijakan bagi kalangan muda dan keluarga, peningkatan hak asasi perempuan, dan kesetaraan gender akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. 

Untuk itu, posisi wakil menteri baru di Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan untuk menangani kebijakan terkait akan dibentuk. 

Pihaknya juga membahas pemisahan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menjadi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesejahteraan, namun pihaknya gagal mencapai kesepakatan. 

Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan bahwa dia berharap agar struktur pemerintah dapat direvisi menjadi lebih efisien, diawali dengan pembahasan kali ini. 

Restrukturisasi pemerintahan memerlukan proses legislasi, sehingga harus mendapatkan dukungan dari partai oposisi Partai Demokrat. 

Namun, hubungan antara partai berkuasa dan oposisi membeku akibat kontroversi lawatan Presiden ke luar negeri baru-baru ini serta isu audit terhadap mantan Presiden Moon Jae-in oleh Badan Audit dan Inspeksi Korea Selatan. 

Sementara itu, partai berkuasa dan pemerintah juga sepakat untuk mencabut sistem wajib libur bagi pengemudi taksi untuk mengatasi kesulitan panggilan taksi di malam hari yang terjadi di wilayah metropolitan Seoul, serta menyederhanakan proses perekrutan sopir taksi.