Menjelang dakwaan korupsi dan penyuapan terhadap Ketua partai oposisi utama, Partai Demokrat (DP), Lee Jae-myung pada hari Rabu (22/03), Lee mengatakan bahwa tuntutan hukum terhadap dirinya adalah upaya pembalasan politik.

Lee mengatakan dia akan berupaya sebaik mungkin untuk mencari dan menemukan kebenaran terkait dugaan atas dirinya, sembari menyebut bahwa tuntutan jaksa telah ditentukan sebelumnya. 

Selanjutnya, dia mengklaim bahwa kejaksaan sengaja melakukan kelalaian dalam penyelidikan skandal korupsi lahan Daejang-dong meskipun telah mendapatkan bukti terkait, dan menunda penyelidikan untuk tujuan politik.

Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul mendakwa Ketua Lee pada Rabu (22/03) atas dugaan perannya dalam skandal pembangunan lahan Seongnam dan penyuapan pihak ketiga yang melibatkan klub sepak bola kota tersebut.

Lee mengatakan bahwa penuntutan sementara waktu dihentikan, dan peradilan akan dimulai. Oleh sebab itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk mencari dan mendapatkan kebenaran di pengadilan. 

Di sisi lain, partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mengatakan bahwa saat dugaan telah terbukti, maka wajar untuk melanjutkan ke penuntutan, sebagaimana tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.

Mengutip kasus-kasus lain, seperti perusahaan Ssangbangwool yang mengirimkan delapan juta dolar AS ke Korea Utara atas nama pemerintah Provinsi Gyeonggido saat Lee menjabat sebagai Gubernur, pihak PPP mengindikasikan investigasi tambahan dan dakwaan lanjutan terhadap Ketua Lee seharusnya dilanjutkan. 

Ketua PPP Kim Gi-hyeon menyampaikan pandangannya terkait kasus tersebut, mengatakan bahwa Lee Jae-myung tidak lagi bisa menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat. 

Sementara itu, pihak PPP berencana akan memulai pembicaraan mengenai aturan partai terkait pemberhentian segera anggota partai yang didakwa dalam kasus korupsi dari tugasnya.