Presiden Yoon Suk Yeol menekankan bahwa tujuan diplomasi pemerintahan Korea Selatan berdasarkan kebebasan dan konstitusi.

Selain itu Yoon juga meminta pelaksanaan hukum terhadap demonstrasi serikat pekerja konstruksi Serikat Pekerja Demokrat Korea pada pekan lalu yang mengganggu ketertiban umum.

Di dalam sidang kabinet pertama yang digelar setelah menyelesaikan pertemuan beruntun dengan pemimpin negara-negara Barat, Presiden Yoon menekankan bahwa diplomasi Korea Selatan menargetkan kebebasan dan konstitusi. 

Dengan kata lain, Korea Selatan akan berkoalisi dengan negara-negara yang memiliki nilai yang sama untuk mencegah ancaman misil dan nuklir Korea Utara, serta mengambil bagian dalam upaya rehabilitasi Ukraina. 

Yoon juga menekankan akan menurunkan keberandalan terhadap negara tertentu dengan memvariasikan jaringan pasokan dengan negara-negara yang memiliki nilai yang sama. 

Sehubungan dengan demonstrasi serikat kerja konsturksi Serikat Pekerja Demokrat Korea pada pekan lalu, Presiden Yoon mengkritik tindakan pemerintahan sebelumnya dengan mengatakan bahwa masyarakat Korea Selatan sulit mengampuni tindakan yang mengganggu hak dasar dan kebebasan masyarakat, serta mengganggu ketertiban umum. 

Menurut Yoon, pemerintahan masa lalu membiarkan demonstrasi ilegal tanpa penerapan hukum, sehingga masyarakat Korea Selatan terpaksa merasakan ketidaknyamanan yang diakibatkan seperti suara bising dari pengeras suara, penutupan jalan, dan lain sebagainya. 

Yoon mengatakan bahwa memang kebebasan untuk demonstrasi harus dihargai, namun demikian itu tidak berarti melindungi tindakan yang menggangu kebebasan orang lain. 

Yoon meminta penerapan hukum atas hal tersebut kepada pihak kepolisian dan pejabat pemerintah terkait, karena pemerintah tidak membiarkan tindakan ilegal.