Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menangani secara langsung proyek bantuan korban perbudakan syahwat oleh militer Jepang di masa perang yang sebelumnya dikelola oleh kelompok swasta. 
 
Sejauh ini, pemerintah menyediakan dana bantuan berupa subsidi kepada kelompok yang bernama, Solidaritas Keadilan dan Peringatan untuk Masalah Perbudakan Syahwat dalam mengurus kehidupan sehari-hari para korban, seperti kesehatan dan perumahan.
 
Mulai tahun depan, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan akan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan melalui kunjungan rutin bagi korban perbudakan syahwat dan memberikan bantuan yang sesuai. 
 
Pihaknya akan tetap memberikan subsidi seperti saat ini untuk menstabilkan kehidupan mereka, tetapi akan memeriksa secara ketat proses pemberian itu ke depannya.