Skenario netralitas karbon 2050 Korea Selatan diumumkan untuk pertama kali pada bulan Agustus lalu. Dua diantara tiga skenario tersebut memuat penggunaan bahan bakar fosil, sehingga menimbulkan perdebatan.

Pro dan kontra memanas mengenai reliabilitas data dari luar negeri yang direkomenasikan oleh Komisi Netralitas Karbon Korea Selatan.

Selain itu, anggota-anggota komisi tersebut terus melakukan pengunduran diri karena adanya proses pembahasan yang dinilai tidak adil. 

Seorang anggota sipil dari Komite Netralitas Karbon mengatakan bahwa pihaknya mendesak pihak-pihak terkait untuk membuat skenario netralitas karbon yang lebih baik, namun malah menghadapi kesulitan untuk mewujudkan netralitas karbon.

Selain itu, tekanan dari luar negeri juga semakin tinggi.

Berdasarkan surat tertutup yang dikirim oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim 'Aliansi Bebas Batubara' yang diperoleh KBS, pihaknya mendesak Korea Selatan untuk menghentikan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pembangkit tenaga listrik batu bara. 

Aliansi tersebut juga mendesak Korea Selatan untuk menyediakan rencana agar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara tidak dibangun di dalam negeri Korea Selatan. 

Surat tertutup tersebut ditulis atas nama duta iklim dari tujuh negara, termasuk Inggris, Kanada, dan negara lainnya. 

Pemerintah Korea Selatan harus menetapkan skenario akhir untuk netralitas karbon dalam bulan ini dan mempublikasikan target penurunan emisi karbon di Korea Selatan pada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di bulan depan. 

Banyak pihak yang memperhatikan keputusan apa yang akan diambil pemerintah Korea Selatan setelah adanya protes dari dalam maupun luar negeri.