Pemerintah Korea Selatan mengatakan pengadaan perumahan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sendiri, melainkan harus dikerjakan bersama.

Wakil Perdana Menteri Hong Nam-ki dalam pertemuan menteri terkait real estat pada hari Kamis (08/04) menegaskan bahwa pengadaan perumahan dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan eradikasi spekulasi tanah pun harus dilakukan dalam tahun ini.

Hong pun menegaskan perlunya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam serangkaian proses pengadaan perumahan mulai dari pemilihan lahan prospektif hingga perizinan.

Hong menambahkan dirinya mengharapkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah semakin erat dan kokoh dalam hal-hal tersebut. 

Pernyataan Hong dinilai untuk mengingatkan bahwa kebijakan real estat antara pemerintah pusat dan pemerintah baru Seoul yang dipimpin Oh Se-hoon harus dapat diselaraskan.

Hong juga menuturkan pihaknya berniat meninjau janji-janjinya dalam kampanye pemilihan sela, dan mengatakan bahwa tujuan kebijakan real estat adalah stabilitas perumahan bagi masyarakat umum dengan penciptaan stabilitas pasar real estat dan perbanyakan pengadaan perumahan.

Wakil Perdana Menteri Korea Selatan kembali menegaskan pihaknya melaksanakan pengadaan perumahan, termasuk kebijakan 4 Fabruari, sesuai jadwal.