Komite Warisan Dunia UNESCO memuat teks keputusan tentang fasilitas modern industri Jepang di laman situs webnya, mengatakan bahwa Jepang telah memutarbalikkan fakta sejarah terkait kerja paksa di Pulau Hashima. 

Menurutnya, Jepang tidak memberitahukan mengenai pengorbanan masyarakat Korea yang dipaksa bekerja di fasilitas industri modern Jepang pada tahun 1940-an, dan tidak ada langkah memadai untuk mengenang para korban. 

Ditambahkan, UNESCO sangat menyesali tidak adanya langkah lanjutan dari Jepang mengenai kondisi tersebut. 

Tidak lazim bagi UNESCO untuk mengeluarkan suatu penilaian yang bersifat politik, dan pernyataan serupa jarang terjadi. 

Ketika Jepang mendaftarkan Pulau Hashima sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2015 lalu, pihaknya berjanji akan mencantumkan mengenai pengorbanan masyarakat Korea yang dipaksa bekerja pada masa penjajahan Jepang. 

Sebelumnya, Duta Besar Jepang untuk UNESCO Kuni Sato pernah mengatakan, "Banyak warga Korea dan warga negara lainnya dimobilisasi di luar keinginan mereka dan dipaksa bekerja di bawah kondisi yang keras."

Jepang membuka Pusat Informasi Warisan Industri di Tokyo pada bulan Juni tahun lalu, namun tidak memuat fakta sejarah tersebut dan hanya mempertunjukkan modernisasi Jepang. 

Pada bulan lalu, UNESCO dan asosiasi terkait membentuk tim penyelidikan bersama untuk meninjau Pusat Informasi Warisan Industri dan membuat sebuah laporan berisi 60 halaman. 

Laporan itu menilai bahwa langkah untuk memahami kerja paksa yang dialami oleh warga Joseon, sebutan untuk warga Korea, di tahun 1940-an tidaklah memadai. 

Dilaporkan bahwa Komite Warisan Dunia UNESCO akan mengadopsi sebuah keputusan berdasarkan laporan tersebut dalam rapat Komite Warisan Dunia UNESCO pada tanggal 21 Juli mendatang.