Pada 19 Juli, Mejelis Rendah Amerika Serikat (AS) secara bulat meloloskan sebuah rancangan Undang-Undang yang merujuk pada dukungan pemerintah Washington untuk reuni keluarga terpisah antara warga keturunan Korea di AS dengan anggota keluarga mereka di Korea Utara.
 
Seorang aggota parleman Majelis Rendah AS, Young Kim, menyatakan dalam sebuah wawancara bersama KBS bahwa Kongres AS bekerja aktif untuk pertukaran kemanusiaan dengan Korea Utara.
 
Dia menerangkan, terdapat lebih dari 2 juta warga keturunan Korea yang tinggal di AS, dan sekitar 100 ribu diantaranya memiliki anggota keluarga di Korea Utara.
 
Menyangkut hal ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berjanji bahwa pemerintahan Biden berupaya keras menuntaskan masalah reuni keluarga terpisah, termasuk bekerjasama dengan pemerintah Korea Selatan.
 
Namun, tidak mudah untuk menerapkan RUU tersebut secara nyata. RUU serupa telah diloloskan di Majelis Rendah AS pada beberapa pemerintahan sebelumnya, termasuk pemerintahan Trump, namun setiap kali gagal untuk diloloskan di Majelis Tinggi.
 
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Korea Utara akan menanggapi hal ini secara sensitif karena penunjukan utusan khusus untuk hak asasi manusia Korea Utara dimasukkan dalam RUU tersebut.

Meski begitu, otoritas Korea Selatan dan AS telah memulai diskusi terkait dan sependapat akan perlunya pemberian bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara, sejalan dengan pemulihan saluran komunikasi antar-Korea baru-baru ini.