Partai Demokrat Korea yang berkuasa menyampaikan niatnya untuk terus mendorong maju pemindahan kota administrasi Korea Selatan secara menyeluruh yang diusulkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Korea, Kim Tae-nyeon.
Kim pada hari Selasa (21/07/20) kemarin telah menyerukan peluncuran komite khusus untuk menyelesaikan pemindahan kota administrasi dan mendorong diskusi sosial dengan sungguh-sungguh.
Pada tahun 2004 lalu, pengadilan Korea Selatan mengambil keputusan bahwa pemindahan kota administrasi secara menyeluruh melanggar konstitusi.
Kim mengungkapkan bahwa putusan pengadilan tersebut dapat diubah kapan saja, sehingga solusi dapat dicari jika partai berkuasa dan oposisi membuat kesepakatan bersama.
Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Park Byeong-seug ikut mendukung niat partai berkuasa tersebut sebagai tugas yang harus dilakukan.
Sementara itu, partai oposisi utama, Partai Gabungan untuk Masa Depan mengkritik bahwa partai berkuasa berupaya untuk memutarbalikan pandangan negatif masyarakat terkait kebijakan real estat akhir-akhir ini.