Pada hari Selasa (30/03) sore, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memanggil Wakil Kepala Perwakilan Jepang Hirohisa Soma ke kantor Kementerian Luar Negeri di Seoul untuk memprotes buku pelajaran sekolah Jepang yang berisi klaim Jepang atas kepemilikan Pulau Dokdo.

Usai pertemuan bersama Direktur Jenderal untuk urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Sang-ryol, Soma sama sekali tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang telah memberikan izin penggunaan atas 296 jenis buku pelajaran yang akan digunakan oleh pelajar SMA kelas 10 di Jepang mulai tahun depan.

Sebagian besar buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut menuliskan bahwa Jepang adalah pemilik Pulau Dokdo.

Selain itu, ada banyak buku pelajaran yang secara tidak jelas mendeskripsikan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap wanita perbudakan syahwat.  

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga telah mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi hasil peninjauan buku pelajaran di Jepang tersebut dan menyatakan pihaknya secara keras memprotes pemerintah Jepang yang telah mengijinkan penggunaan buku pelajaran yang memuat fakta sejarah yang tidak benar dan sekaligus meminta untuk mengoreksinya.

Ditambahkan juga bahwa pemerintah Jepang diharapkan bersikap bertanggung jawab atas pendidikan generasi muda karena generasi pemimpin Korea Selatan dan Jepang di masa depan harus memiliki kesadaran sejarah yang benar.