Majelis Nasional Korea Selatan mengadopsi mosi pemecatan Menteri Administrasi Publik dan Keamanan Lee Sang-min terkait insiden saling injak mematikan di Itaewon yang terjadi pada akhir Oktober lalu.

Majelis Nasional yang dikuasai oleh mayoritas partai oposisi utama, Partai Demokrat (DP), mengadakan rapat pleno pada Minggu (11/12) kemarin. 

Dalam rapat tersebut, mosi pemecatan Menteri Lee diloloskan dengan dukungan 182 suara dari total 183 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Ini adalah mosi kedua pemecatan menteri kabinet Presiden Yoon Suk Yeol. Pada bulan September lalu, Partai Demokrat meloloskan mosi pemecatan Menteri Luar Negeri Park Jin di parlemen, tetapi kemudian ditolak oleh Presiden Yoon.

Anggota partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat, memboikot pemungutan suara di sesi rapat pleno tersebut dengan melakukan aksi walk out sebelum pemungutan suara dimulai.

Partai Demokrat berpendapat bahwa Menteri Lee seharusnya secara politik dan moral bertanggung jawab atas penanganan situasi darurat yang buruk dalam peristiwa kerumunan Halloween di Itaewon yang merenggut 158 korban jiwa pada 29 Oktober. 

Sementara itu, Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan tidak terdapat perubahaan posisi, yaitu pemecatan Menteri Lee dapat diproses hanya setelah kebenaran terkait insiden Itaewon terungkap jelas. 

Kantor Kepresidenan menekankan tidak akan menerima mosi pemecatatan Menteri Lee yang didorong oleh Partai Demokrat.

Seorang pejabat Kantor Kepresidenan menyampaikan bahwa sejak awal kecelakaan tersebut, Presiden Yoon telah menekankan bahwa mengungkap kebenaran peristiwa Itaewon adalah prioritas utama.

Partai Demokrat menegaskan akan mengajukan tuntutan lebih lanjut jika Presiden Yoon tidak menerima mosi tersebut. Oleh sebab itu, konflik politik seputar Menteri Lee diperkirakan tidak akan mudah diselesaikan.