Ruang Referensi

Home > Ruang Referensi > Kronologi sejarah Korea Utara > Tahun 1970 hingga 80-an

Tahun 1970 hingga 80-an

Korea Utara di bawah sistem pemerintahan diktator Kim Il-sung

Menguatnya sistem kekuasaan tunggal (dictator) Kim Il-sung

Sistem kekuasaan tunggal Kim il-sung menjadi landasan untuk mengidolakan Kim il-sung dan sistem pewarisan kekuasaannya ke anaknya

Selama 1970an, sistem kekuasaan tunggal Kim Il-sung menjadi landasan untuk mengidolakan Kim Il sung dan anak yang menjadi pewarisnya, Kim Jong-il. Di bawah sistem kekuasaan Kim il sung yang kokoh, Kim meletakkan pondasi untuk menjadikan Kim Jong-il sebagai pemimpin dimasa depan. Untuk mencapai tujuan itu, tindakan pembersihan kelompok oposisi yang menolak sistem dinasti yang mewariskan tahta keuasaan itu terus berlanjut.

Bukti menunjukkan adanya usaha-usaha untuk menyempurnakan sistem kekuasaan tunggal Kim Il sung adalah pembuatan konstitusi baru. Konstitusi sosialis itu menyumbang sebagai tulang punggung sistem hukum Korea Utara sampai direvisi pada tahun 1992 untuk memudahkan proses pewarisan kekuasaannya ke Kim Jong-il.

Kim Jong-il mulai dilatih sebagai pewaris pada September tahun 1973. Kim Jong-il diangkat sebagai sekretaris umum partai buruh . Sementara itu, proses penghapusan kekuatan oposisi yang menentang pewarisan kekuasaan kepada Kim Jong-il juga dilanjutkan, hingga adik Kim Il sung, Kim Young-ju, dan beberapa pejabat militer termasuk Kim Dong-gyu, Rhee Yong-mu dan Ryu Jang-sik diturunkan dari jabatan mereka pada tahun 1973.

Pernyataan Bersama 4 Juli

Tokoh utama yang mencapai Pernyataan Bersama 4 Juni: kepala badan intelijen Korsel, Lee Hu-rak (Kiri) dan wakil perdana menteri Korut, Park Sung-chol (kanan)

Kontak rahasia antara pejabat tinggi Korea Selatan dan Korea Utara menghasilkan Pernyataan Bersama 4 Juli 1972. Setelah pertemuan rahasia diadakan di Panmunjom, pertemuan rahasia lain di Seoul dan Pyongyang antara kepala Badan Intelijen Korea Selatan Lee Hu-rak dan wakil perdana menteri Korea Utara, Park Sung-chul menghasilkan Pernyataan Bersama yang diumumkan dengan sekaligus oleh Seoul dan Pyongyang dengan isi sebagai berikut:

① Tiga pilar utama untuk reunifikasi yakni berdiri sendiri, perdamaian dan solidaritas di antara bangsa Korea,
② Menahan diri dari saling memfitnah dan melarang penggunaan kekuatan militer,

③ Melaksanakan berbagai pertukaran antarKorea secara leluasa,
④ Kerjasama dalam operasi Palang Merah,
⑤ Pembukaan saluran telepon hubungan langsung antarKorea,
⑥ Membangun Komite Koordinasi Korea Selatan dan Korea Utara,
⑦ Dan melaksanakan isi Pernyataan Bersama secara setia.

Walaupun Korea Utara dan Korea Selatan gagal untuk mengatasi masalah mendasar terkait isu reunifikasi, namun keberhasilan membuat Pernyataan Bersama adalah peristiwa bermakna penting. Saluran komunikasi politik langsung dibangun antara pemimpin kedua negara.

Bagi Korea Utara, Pernyataan Bersama itu bisa menunjukkan kepercayaan diri mereka yang telah menguasai sistem politik tunggal secara sempurna lewat kekuasaan Kim Il-sung . Dalam segi diplomatik, pernyataan itu menunjukkan tekad Korea Utara yang ingin menganeragamkan lingkup diplomasinya. Korea Utara terus mengkokohkan sistem kepemimpinannya secara stabil melalui serangkaian proses hingga tahun 1970an sampai Kim il sung meninggal tahun 1994.

Keanekaragaman diplomasi

Korea Utara pada awalnya melakukan diplomasi terbatas hanya dengan negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet. Namun, konflik yang terjadi di kubu negara komunis antara Rusia dan Cina membuat Korea Utara membuka hubungan dengan negara netral pada tahun 1960an. Pada 1970an, diplomasi dengan negara barat juga dilaksanakan secara aktif. Alasannya perubahan kebijakan diplomatik Korea Utara adalah sebagai berikut: Cina menjadi anggota PBB pada tahun 1971, pencairan hubungan AS –Cina setelah kunjungan presiden Nixon ke Cina tahun 1972, normalisasi hubungan Cina-Jepang, dan semakin sering terjadinya perdebatan antara kedua Korea di panggung internasional termasuk PBB dan organisasi internasional lain.

Dalam pertemuan partai buruh ke-6 yang diadakan Oktober 1980, pimpinan Korea Utara mengumumkan 3 prinsip dasar dalam kebijakan diplomatiknya, yakni berdiri sendiri, persahabatan dan perdamaian , dan mendorong keanekaragaman hubungan diplomatik lebih banyak dengan negara barat.

Kim Il-sung dan pemimpin Yugoslavia Tito

Kim Il-sung menganugerahkan bintang jasa pada Fidel Castro, Kuba

Upaya untuk membangun hubungan dengan AS juga didorong selama waktu itu. Pada Januari 1984, melalui agenda pertemuan “tindakan baru untuk mewujudkan suasana perdamaian di Korea “ yang dibahas dalam Sidang Rakyat Tertinggi dan Komisi Rakyat Sentral , sebuah usulan sempat diajukan yaitu ‘perlu diadakannya pertemuan segi-3 antara kedua Korea dan A.S.

Pembatasan pengembangan ekonomi

Pabrik besi baja Kim Chaek : pabrik besi baja terbesar di Korea Utara ,yang terletak Chongjin propinsi Hamgyung Utara. Kekurangan bahan baku sempat menghentikan operasi pabrik besar itu.

Korea Utara menikmati periode yang relatif stabil selama 1970 dan 1980an di bawah sistem kepemimpinan tunggal Kim il-sung.
Tetapi, batasan sistem struktur sosialisme semakin memperlambat perkembangan ekonomi Korea Utara.

Sistem kompetisi pekejaan gaya negara sosialis , bantuan dari negara komunis lain , dan kebijakan ekonomi yang dirancang sebelumnya dikombinasikan dengan infrastruktur industri Korea Utara yang subur, diharapkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tetapi Korea Utara harus menghadapi berbagai masalah termasuk terbatasnya kebijakan pembangunan ekonomi gaya Stalin Uni Soviet, retaknya hubungan Soviet dan Cina, diplomasi pendekatan yang sama oleh Korea Utara terhadap kedua negara, pembatasan sistem struktur ekonomi terpusat, pengerahan penduduk secara massal, dan terisolasinya ekonomi mereka dari ekonomi pasar global. Hingga hal hal itu mengakibatkan kemacetan ekonomi Korea Utara. Selisih ekonomi antara kedua Korea terus melebar bahkan semakin melebar sejak tahun1970an.

Rencana Pembangunan 6 tahun pertama (1971∼1976)

Rencana pembangunan ekonomi itu diluncurkan dalam pertemuan partai ke-5 pada tahun 1970 dengan tujuan mewujudkan ‘pengembangan 3 teknologi utama ‘ dan meningkatkan struktur industri Korea Utara. Proyek ekonomi itu sangat diperhatikan karena peranan teknologi dan modal diutamakan, dengan kesadaran terbatasnya struktur ekonomi yang dapat mengerahkan tenaga secara massal.
Maka, rencana itu terfokus pada penerapan teknologi, modal, dan peralatan dari negara barat. Tetapi hutang luar negeri menjadi masalah serius dari mulai 1975 karena barang impor tidak dibayar kembali pada waktu yang tepat. Lebih jauh lagi, dengan sistem ekonomi yang kaku, berbagai masalah di sektor sarana-sarana sosial termasuk energi dan transportasi ukurannya semakin besar.
Rencana Pembangunan 6 tahun itu diketahui berakhir secara sukses pada tahun 1975, dapat mencapai targetnya 18 bulan lebih dini daripada jadwal.
Tetapi proyek itu sebenarnya gagal . Penyelesaian proyek itu hanya untuk merevisi jadwal yang direncanakan . Dengan konskuensi itu, Korea Utara mengumumkan masa transisi selama dua tahun untuk memperbaiki sektor yang belum memenuhi target.

Rencana Pembangunan 7 tahun putaran kedua (1978∼1984)

Rencana pembangunan ekonomi itu mengutamakan pembangunan ekonomi secara mandiri, modernisasi dan secara ilmu pengetahuan. Target pendapatan nasional naik sampai 1,9 kali lipat daripada tahun 1977 . Sedangkan target produk industri bruto dan biji-bijian meningkat 2,2 kali lipat dan 10 juta ton. Menurut pengumuman pada Pebruari 1985 bahwa semua target negara itu dapat dicapai pada akhir 1984. Namun dinilai, proyek itu juga gagal karena seperti Rencana Pembangunan 6 tahun sebelumnya, mereka menetapkan priode masa transisi selama dua tahun setelah pengumuman itu. Beberapa ciri khas menonjol Rencana Pembangunan 7 tahun, selama dua priode itu adalah sebagai berikut:

△ Pelaksanaan target tambahan seperti ‘10 tujuan untuk membangun ekonomi sosialis untuk akhir tahun 1980an’ dan pengembangan 4 bidang untuk sumber alam dan
△ mulai lebih memperhatikan ekonomi terbuka, seperti meningkatkan proyek ekonomi dengan negara lain, perdagangan dan pengumuman ‘UU Usaha Bersama’

UU Usaha Bersama

UU itu diumumkan dalam pertemuan Sidang Rakyat Tertinggi pada 8 September , 1984 dengan tujuan pertukaran ekonomi/teknologi dengan negara asing dan proyek investasi bersama. Kebijakan yang secara resmi dikenal dengan ‘UU Pengoperasian Usaha Bersama” itu bertujuan untuk menyediakan bahan bakar, bahan baku, teknologi dan modal untuk mengaktifkan semua ekonomi dan memenuhi kebutuhan rakyat umum. UU itu sebenarnya adalah salah satu terobosan bagi Korea Utara dalam keadaan resesi ekonomi dan keadaan sulit mendapat pinjaman dari luar negeri. Pada Maret 1985, Korea Utara mempersiapkan landasan kelembagaan yang dibutuhkan untuk kerjasama usaha dengan luar negeri itu, termasuk ‘UU terkait pengoperasian usaha bersama’ dan pajak pendapatan untuk orang asing’. Peserta utama dalam proyek itu adalah negara komunis lain maupun warga Korea pro-komunis yang tinggal di Cina, Rusia, dan Jepang. Korea Utara juga mencoba untuk menarik investasi dari ekonomi pasar seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong , Inggris, Prancis dan Australia.

Rencana Pembangunan 7 tahun ketiga (1987∼1993)

Seperti halnya Rencana Pembangunan 7 tahun selama dua priode sebelumnya, maka priode ke-3 juga bertujuan untuk mewujudkan ekonomi yang berdiri sendiri, modern dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Mereka menargetkan pendapatan nasional meningkat 1,7 kali lipat (pertumbuhan rata rata tahunan 7,9 persen), sedangkan produksi barang industri dan biji-bijian meningkat 1,9 dan 1,4 kali lipat. Sebagian dari ’10 target’ direvisi termasuk bidang produksi baru dan konstruksi. Ciri khas Renacana Pembangunan 7 tahun putaran ke-3 termasuk:

△ Skala targetnya turun, dan hal itu mencerminkan keadaan resesi ekonomi di waktu itu,
△ mengutamakan inovasi teknologi, dan
△ lebih menekankan perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Korea Utara menyampaikan niatnya untuk membuka ekonominya dengan pengumuman ‘zona perdagangan bebas Najin-Sunbong’ sejalan dengan proyek pengembangan muara sungai Tumen oleh UNDP (Program Pembangunan PBB).
Untuk menyaingi Olimpiade Seoul 1988, Korea Utara memobilisasi tenaga dan investasi skala besar untuk mengadakan 13 festival pemuda dan siswa internasional, tetapi hasilnya tidak begitu besar . Sejalan dengan ambruknya mitra ekonomi Korea Utara, Uni Soviet dan negara komunis Eropa Timur, kebijakannya yang mengutamakan politik, dan faktor negatif lainnya mengakibatkan Rencana Pembangunan itu gagal. Pendapatan nasional hanya tumbuh 61 persen dari target semula, sedangkan ekspor hanya mencapai 52,5 persen dan pertumbuhan ekonomi di sektor utama lainnya mencapai 20~50 persen dari target. Untuk kali pertama, Korea Utara tidak ada pilihan, selain hanya secara resmi mengumumkan kegagalan Rencana Pembangunan ekonomi mereka.

Perubahan Hubungan antarKorea

Pembahasan antara pemimpin kedua Korea setelah Penyataan Bersama 4 Juli 1972 tidak menunjukkan kemajuan. Pembahasan mereka sering berubah menjadi perdebatan atau pemfitnahan satu sama lain dan sebagian besar hal-hal yang telah disepakati dalam Pernyataan Bersama itu tidak dilaksanakan. Namun demikian, ada suatu perubahan penting dalam hubungan Korea Selatan dan Korea Utara dalam segi mutu. Hubungan antarKorea yang membeku seperti gunung es akibat terlalu lama terbagi dua semakin mencair sedikit demi sedikit walau prosesnya sangat lambat. Pertemuan Palang Merah, reuni keluarga terpisah antaraKorea dan penyerahan bantuan kadang-kadang dilakukan. Sampai akhir masa kekuasaan Kim Il-sung, proyek kerjasama ekonomi dibahas di tingkat pelaksana. Walaupun proyek itu dibatalkan sejalan dengan kematian Kim Il-sung pada tahun 1994, namun sampai pada waktu itu rencana KTT Korea Selatan dan Korea Utara masih tetap didukung.

Pertemuan Palang Merah antarKorea dan Reuni keluarga terpisah

Kegiatan reuni keluarga terpisah pertama diadakan pada tahun 1985

Pada 12 Agustus 1971, Palang Merah Korea Selatan mengusulkan kepada Korea Utara melalui Siaran Radio KBS untuk mengadakan reuni anggota keluarga yang terpisah selama Perang Korea.

Dua hari kemudian, pihak Palang Merah Korea Utara melalui siaran Pyongyang menyetujui usulan Seoul untuk mengadakan pertemuan Palang Merah antara kedua Korea. Hasil pertemuan tahap pertama dan kedua tidak begitu memuaskan, kedua pihak hanya menyetujui 5 prinsip agenda dasar untuk reuni itu yakni konfirmasi alamat anggota keluarga terpisah (kalau masih hidup), bebas berkunjung dan berkumpul, bebas bertukar surat, dan hal-hal lain sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

Pertemuan dibuka kembali setelah Palang Merah Korea Utara mengumumkan pihaknya akan menyerahkan bantuan untuk korban banjir besar yang melanda Korea Selatan pada tahun 1984.
Pertemuan 3 kali itu menghasilkan persetujuan untuk mengadakan reuni untuk keluarga terpisah. Dari 20 ~23 September 1985, ketua Palang Merah kedua negara langsung memandu 151 anggota keluarga ke Seoul dan Pyongyang. Reuni keluarga dapat dilaksanakan walaupun jumlahnya terbatas dan waktunya singkat untuk kali pertama setelah 3 dekade.
Namun reuni itu terhenti untuk beberapa lama, hingga dibuka kembali pada tahun 2000 untuk tahap kedua.

Kerjasama ekonomi tingkat sipil

Perbaikan hubungan Korea Selatan dan Utara bukan hanya terjadi dalam bentuk upaya kemanusian seperti reuni keluarga terpisah dan penyerahan bantuan. Walaupun sangat terbatas, berbagai pertukaran dan kunjungan satu sama lain di antara kedua Korea mulai terjadi, sehingga semakin membentuk suatu landasan untuk pertukaran tingkat sipil.

Kejadian yang menarik perhatian besar pada waktu itu adalah kunjungan Jung Ju-young, ketua grup Hyundai, ke Pyongyang. Pendiri Hyundai, Jung Ju-young bertemu dengan pejabat tinggi Korea Utara termasuk Kim il-sung sebelum dia kembali ke Seoul.
Kunjungan itu adalah kejadian yang dapat diramalkan sebagai mulai terwujudnya kerjasama ekonomi kedua Korea. Khususnya dalam kunjung tersebut ada kesepakatan dengan pihak Pyongyang untuk mengirim wisatawan Korea Selatan ke gunung Geumgang Korea Utara. Walaupun pada awalnya kemungkinan terwujudnya proyek itu masih sangat diragukan dan harus memakan 10 tahun sampai dapat terwujud nyata, namun kesepakatan itu memiliki makna bersejarah dimana warga biasa Korea Selatan, bukan tokoh politik, dapat mengunjungi teritorial Korea Utara secara bebas.