ⓒ Getty Images Bank

Korea Utara memberlakukan Undang-Undang Bank Umum pada tahun 2006 dan juga mengumumkan pembentukan Bank Pembangunan Negara pada 2010. Namun, proses pendirian bank komersial tidak berjalan dengan lancar karena kesulitan dalam mengumpulkan dana dan muncul tantangan berat dari mereka yang terjebak dalam ekonomi terencana dan menolak ekonomi pasar. 

Meski begitu, Korea Utara merevisi Undang-Undang Bank Umum pada tahun 2015 dan mengizinkan cabang lokal bank sentral di kota dan provinsi untuk memainkan beberapa peran perbankan komersial. Negara itu bahkan menyetujui pendirian bank komersial dalam bentuk bank lokal dengan investasi dari golongan kaya yang dikenal sebagai donju. Alhasil, Korea Utara menyelesaikan proyek pendirian bank lokal dengan membentuk Bank Provinsi Hamgyong Selatan, Bank Provinsi Jagang, Bank Provinsi Ryanggang, dan Bank Provinsi Pyongan Selatan pada tahun 2015, serta Bank Pyongyang pada tahun 2017. 

Meski bank lokal Korea Utara mengadopsi beberapa elemen dari perbankan komersial, tetapi tentunya memiliki keterbatasan. Di Korea Utara, pinjaman swasta berperan layaknya bank untuk individu, menawarkan bunga deposito yang tinggi, meminjamkan uang, dan menyediakan layanan pengiriman uang. Korea Utara perlu merangkul lebih banyak manfaat ekonomi pasar, setidaknya untuk membiarkan bank lokal bekerja dengan baik. Beberapa daerah telah melegalkan pasar keuangan informal atau pinjaman swasta. 

Pembentukan bank komersial di Korea Utara menunjukkan bahwa rezimnya telah memulai reformasi keuangan dengan sungguh-sungguh. Namun masih banyak tugas yang harus dihadapi sampai bank lokal dapat mengamankan profitabilitas dan menjalankan peran sebagai bank umum dengan tepat.