ⓒ Getty Images Bank

Korea Utara menggunakan Olimpiade sebagai sarana untuk mendapatkan persetujuan diplomatik, mempromosikan nama resminya ‘Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK)’, meningkatkan statusnya di dunia internasional, berkomunikasi dengan negara lain, dan mendorong perdamaian. Pada Olimpiade Munich 1972, Korea Utara pertama kali ikut serta dalam ajang bergengsi dunia itu dengan nama resmi Republik Rakyat Demokratik Korea. Dengan menempati peringkat ke-22 di Olimpiade itu, Korea Utara berhasil memperkenalkan nama negaranya kepada masyarakat internasional, sekaligus mempromosikan prestasi olahraganya di dalam negeri. 

Sejak pendiriannya, rezim Korea Utara telah berupaya ke arah pencapaian tujuan untuk menjadi negara kuat di bidang olahraga dengan menjadikan hal itu sebagai salah satu proyek utama negaranya. Khususnya pemimpin saat ini, Kim Jong-un, menekankan perlunya menaikkan reputasi negaranya melalui prestasi olahraga.

Korea Selatan dan Korea Utara telah melakukan pertukaran olahraga bilateral sejak tahun 1960-an. Tetapi gagal mencapai hasil karena masalah politik, sampai akhirnya di tahun 1990, kedua negara menggelar serangkaian pertandingan persahabatan sepak bola di Seoul dan Pyongyang untuk pertama kalinya dalam 45 tahun sejak pembagian Korea. Pertukaran olahraga antar-Korea terhenti sejenak sampai tahun 2000, saat dua Korea berparade bersama dalam upacara pembukaan Olimpiade Musim Panas Sydney. Kedua negara juga melakukan parade beriringan dalam upacara Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018. 

Pasca Olimpiade PyeongChang, Korea Utara mengadakan pembicaraan puncak dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, China dan Rusia. Melalui pertemuan puncak dengan para pemimpin negara-negara kuat di dunia tersebut, Kim Jong-un tampil di panggung internasional sebagai pemimpin sebuah ‘negara normal’. Dalam prosesnya, Korea Utara memilih komunikasi daripada isolasi, dan melakukan upaya untuk membuat perubahan dalam hubungan antar-Korea melalui dialog bilateral. Namun sayangnya, pertukaran antar Korea hanya membuat sedikit kemajuan karena berbagai alasan, termasuk diantaranya sanksi PBB terhadap Korea Utara. Meski demikian, diskusi dan kesepakatan bilateral membantu kedua Korea merasa saling membutuhkan dan mengingatkan keduanya bagaimana mengembangkan hubungan kedua negara.