© YONHAP News

Setelah Korea Utara membebaskan diri dari penjajah Jepang pada tahun 1945, rezim Korea Utara berdiri di bawah bimbingan dan dukungan Uni Soviet yang menduduki bagian utara Semenanjung Korea. Seperti di negara-negara sosialis lain, partai di Korea Utara dirancang untuk menguasai semua otoritas. Namun bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang atau dikenal dengan istilah ‘pemimpin tertinggi’ dan kekuasaannya diwariskan secara turun temurun selama tiga generasi hanya ditemukan di Korea Utara. 

Pada tahun-tahun awal, ideologi penguasa Korea Utara didasarkan pada Marxisme-Leninisme, seperti negara-negara sosialis lainnya. Namun pada Konstitusi Sosilais 1972, Korea Utara menetapkan bahwa negara itu menggunakan gagasan juche, yang berarti kemandirian, dalam kegiatan pemerintahannya. 

Partai Buruh Korea yang berdiri pada tahun 1945 secara konstitusional mempertahankan monopoli kekuatan politik Korea Utara. Lebih dari 16 persen populasi Korea Utara memegang keanggotaan partai. Sistem pemerintahan Korea Utara memiliki tiga cabang, legislatif, eksekutif dan yudisial yang dilaksanakan setidaknya secara prinsip. Majelis Rakyat Tertinggi adalah badan pembuat undang-undang Korea Utara, sementara Komisi Urusan Negara dan Kabinet melakukan fungsi administratif, dan Lembaga yudisial berperan sebagai melaksanakan fungsi hukum. Namun secara kenyataannya, semua kekuasaan terkonsentrasi pada Partai Buruh. 

Pemimpin saat ini Kim Jong-un di sisi lain, menegaskan pentingnya Partai Buruh. Gerakan itu bertujuan untuk memperkuat dan mengendalikan militer serta mengisyaratkan kembalinya sistem pemerintahan yang berpusat pada partai. Peranan Partai Buruh yang lebih besar di bawah rezim Kim Jong-un sedang mengubah status partai dan militer. Dengan cara yang sama, perubahan lain mungkin akan mendorong reformasi sistem politik saat ini yang berpusat pada partai. Sejalan dengan niat pemimpin Kim Jong-un untuk reformasi dan keterbukaan, Korea Utara diperkirakan akan memiliki struktur kekuasaan seperti negara-negara lain.