© Getty Images Bank

Pada akhir tahun 1940-an, setelah kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang, 22 persen dari total penduduk di bagian utara Semenanjung Korea tercatat memeluk agama. Namun setelah Perang Korea terpecah awal tahun 1950-an, kebebasan beragama pada dasarnya, menghilang. Korea Utara berupaya mempertahankan rezim dengan memperkuat kepemimpinan satu orang Kim Il-sung dan mendewakan serta memuja keluarga Kim. Namun agama dianggap sebagai saluran ke luar negeri dan faktor risiko yang mungkin mengganggu pertahanan rezim. Dengan alasan ini, agama mengalami penindasan sejak rezim Korea Utara berdiri. 

Akhibatnya semua badan dan upacara keagamaan menghilang atau hanya bertahan di bawah tanah pada tahun 1955. Bahkan pada tahun 1960-an, agama sepenuhnya dihilangkan di negara ini. Akan tetapi, kebijakan agama di Korea Utara mulai berubah setelah kedua Korea mulai terlibat dalam dialog bilateral pada tahun 1972. 

Sebuah laporan dari PBB pada tahun 2002 menunjukkan ada 15 ribu penganut agama Cheondogyo, 12 ribu pengikut Kristen, 10 ribu umat agama Budha dan 800 pemeluk Katolik di Korea Utara. Namun pada hakekatnya, warga negara biasa dilarang melakukan kegiatan keagamaan. Selain itu, sebuah data yang dirilis di Korea Selatan pada tahun 2017 menunjukkan 99 persen dari sebelas ribu delapan ratus pembelot Korea Utara mengatakan warga di Korea Utara tidak dapat melakukan kegiatan keagamaan dengan bebas. 

Korea Utara mengklaim bahwa kebebasan beragama dijamin negara, tetapi itu hanyalah propaganda yang bertujuan mengalihkan perhatian dari pandangan negatif dari internasional terhadap Korea Utara. Dunia internasional sangat khawatir atas tingkat penghormatan yang sangat buruk terhadap kebebasan beragama di negara itu. Tahun lalu, pemimpin Kim Jong-un menyampaikan niatnya untuk mengundang Puas Fransiskus ke Pyongyang. Kami akan melihat apakah kunjungan itu, jika direalisasikan, akan berkontribusi untuk mempromosikan kegiatan keagamaan di Korea Utara.