© KBS News

Korea Utara menerapkan sistem penjatahan perumahan. Negara ini mempunyai hak kepemilikan rumah, sementara penduduk hanya memiliki hak untuk tinggal di rumah gratis yang disediakan negara dan membayar biaya penggunaannya. Ukuran dan jenis rumah bervariasi sesuai kelas. Pejabat menengah dan tinggi tinggal di apartemen dengan dua hingga tiga kamar tidur. Para pekerja di provinsi lokal tinggal di rumah multi keluarga yang disebut ‘rumah harmonika’, dengan setiap unit berukuran sekitar 36 meter persegi. Petani biasanya mendapat rumah keluarga tunggal dengan satu atau dua ruang tidur. Tetapi sistem distribusi perumahan ini telah berubah. 

Pemerintah Korea Utara tidak mampu memenuhi permintaan perumahan yang meningkat. Ini memungkinkan perusahaan negara untuk membangun dan mendistribusikan rumah, sementara perusahaan secara tidak resmi menjual beberapa rumah kepada individu untuk mengamankan dana yang diperlukan. Dengan cara ini, individu dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam konstruksi perumahan. Perubahan itu telah berhasil menciptakan pasar real estate atau perumahan di Korea Utara. 

Pengembangan perumahan masih ilegal di Korea Utara. Namun pada tahun 2013 perusahaan baru muncul dengan tujuan mengumpulkan dana pribadi untuk menyediakan rumah. Transaksi tersebut menimbulkan kenaikan mendadak harga rumah dan spekulasi perumahan. Banyak warga Korea Utara juga memilih untuk tinggal di daerah yang dekat dengan kedutaan asing dan pasar. Para pengamat mengatakan pasar perumahan pada dasarnya telah dibentuk di negara komunis itu. Hal itu memungkinkan perusahaan konstruksi Korea Selatan untuk membangun rumah di Korea Utara ketika kedua Korea memperluas kerja sama bilateral. Dalam proses mengatasi kesulitan ekonomi, pasar perumahan tumbuh cepat di Korea Utara. Jika tren ini terus berlanjut, pasar perumahan setempat dapat berkembang melalui gabungan antara tenaga kerja Korea Utara serta dana dan teknologi Korea Selatan.