AS Harus Menginformasikan Helikopter yang Terbang di Sekitar JSA Kepada Korea Utara
![evernote](javascript:sendEvernote('https://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/contents_view.htm?lang=i&No=349621','AS Harus Menginformasikan Helikopter yang Terbang di Sekitar JSA Kepada Korea Utara','<p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 600px; width: 600px;"><span class="fr-img-wrap"><img src="http://worldimg.kbs.co.kr/src/images/news_thema/181023032801_54.jpg"><span class="fr-inner" style="text-align: right;">ⓒKBS News</span></span></span></p><p>Polemik helikopter AS yang terbang di sekitar Area Keamanan Bersama (JSA) dapat diselesaikan dengan kewajiban untuk menginformasikannya kepada Korea Utara. Sebelumnya, isi kesepakatan militer antar-Korea tgl.19 September sempat menimbulkan kontroversi karena melarang penerbangan helikopter dalam radius 10 km sekitar Garis Demarkasi Militer (MDL) mulai tgl.1 November. Korea Selatan dan Korea Utara sepakat pada hal tersebut sebagai usaha untuk menghapus ketegangan militer antar-negara. Oleh karena itu, helikopter pasukan AS yang terbang dari dan menuju Kamp Bonifas yang terletak di sekitar MDL juga terdampak larangan tersebut.</p><p><br></p><p>Kamp Bonifas berjarak 2,4 km dari MDL dan diduduki pasukan Komando Batalion Keamanan PBB. Komando Batalion Keamanan PBB dipimpin oleh jenderal Korea Selatan dan AS. Selain itu, di sekitar JSA juga terdapat dua unit lapangan helikopter lain. AS sering memanfaatkan lapangan helikopter tersebut untuk kegiatan transportasi pemimpin pasukan AS, mengangkut produk dan pasien dalam kondisi darurat.</p><p><br></p><p>Kesepakatan militer antara dua Korea memperbolehkan penerbangan di sekitar JSA untuk tujuan memadamkan kebakaran, menyelamatkan orang dan membawa pasien ke rumah sakit. Penerbangan tersebut harus diinformasikan kepada masing-masing pihak. Oleh karena itu, penggunaan helikopter oleh pemimpin pasukan sejak awal sebenarnya telah dilarang.</p><p><br></p><p>Meskipun demikian, dalam pertemuan Badan Konsultasi Trilateral hari Senin (22/10/18) dua Korea dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC) tidak membahas cara penyelesaian polemik tersebut. Dengan kata lain, Korea Utara tidak mempermasalahkan penerbangan helikopter yang digunakan oleh pemimpin pasukan AS di sekitar JSA. UNC juga menerima kewajiban untuk memberitahukan penerbangan mereka kepada Korea Utara. Penerbangan helikopter yang digunakan oleh pemimpin pasukan AS ke zona larangan penerbangan pada akhirnya tidak dipermasalahkan. Seorang pejabat pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa pihak AS dan Korea Utara telah membentuk jaringan telepon langsung untuk mempermudah penginformasian kedatangan helikopter AS di sekitar JSA.</p>');){kind=link}
ⓒKBS News
Polemik helikopter AS yang terbang di sekitar Area Keamanan Bersama (JSA) dapat diselesaikan dengan kewajiban untuk menginformasikannya kepada Korea Utara. Sebelumnya, isi kesepakatan militer antar-Korea tgl.19 September sempat menimbulkan kontroversi karena melarang penerbangan helikopter dalam radius 10 km sekitar Garis Demarkasi Militer (MDL) mulai tgl.1 November. Korea Selatan dan Korea Utara sepakat pada hal tersebut sebagai usaha untuk menghapus ketegangan militer antar-negara. Oleh karena itu, helikopter pasukan AS yang terbang dari dan menuju Kamp Bonifas yang terletak di sekitar MDL juga terdampak larangan tersebut.
Kamp Bonifas berjarak 2,4 km dari MDL dan diduduki pasukan Komando Batalion Keamanan PBB. Komando Batalion Keamanan PBB dipimpin oleh jenderal Korea Selatan dan AS. Selain itu, di sekitar JSA juga terdapat dua unit lapangan helikopter lain. AS sering memanfaatkan lapangan helikopter tersebut untuk kegiatan transportasi pemimpin pasukan AS, mengangkut produk dan pasien dalam kondisi darurat.
Kesepakatan militer antara dua Korea memperbolehkan penerbangan di sekitar JSA untuk tujuan memadamkan kebakaran, menyelamatkan orang dan membawa pasien ke rumah sakit. Penerbangan tersebut harus diinformasikan kepada masing-masing pihak. Oleh karena itu, penggunaan helikopter oleh pemimpin pasukan sejak awal sebenarnya telah dilarang.
Meskipun demikian, dalam pertemuan Badan Konsultasi Trilateral hari Senin (22/10/18) dua Korea dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC) tidak membahas cara penyelesaian polemik tersebut. Dengan kata lain, Korea Utara tidak mempermasalahkan penerbangan helikopter yang digunakan oleh pemimpin pasukan AS di sekitar JSA. UNC juga menerima kewajiban untuk memberitahukan penerbangan mereka kepada Korea Utara. Penerbangan helikopter yang digunakan oleh pemimpin pasukan AS ke zona larangan penerbangan pada akhirnya tidak dipermasalahkan. Seorang pejabat pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa pihak AS dan Korea Utara telah membentuk jaringan telepon langsung untuk mempermudah penginformasian kedatangan helikopter AS di sekitar JSA.