ⓒYONHAP News

Perombakan pejabat militer Korea Utara kali ini mendapat banyak perhatian. Mantan Menteri Keamanan Rakyat, Choe Pu-il diangkat sebagai Kepala Militer Partai Buruh Korea, sementara mantan Wakil Menteri Keamanan Rakyat, Kim Jung-ho kini diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Menteri Keamanan Rakyat menangani keamanan negara secara keseluruhan, sehingga dianggap sebagai organisasi militer.

Korea Utara adalah negara yang dipimpin oleh militer, dan Menteri Keamanan Rakyat menggunakan kekuatan militer untuk menjaga keamanan negaranya. Di rezim negara komunis, partai memimpin negara, dan kabinet juga berada di bawah partai. Oleh sebab itu, Kepala Militer Partai Buruh Korea mampu memimpin militer.

Pengangkatan Menteri Keamanan Rakyat sebagai Kepala Militer Partai Buruh Korea menunjukkan suasana di dalam negeri Korea Utara yang menganggap keamanan sebagai hal yang terpenting. Sehubungan dengan hal tersebut, jabatan di Komisi Militer Sentral Partai Buruh Korea berubah, namun posisi pejabat yang sudah ada seperti Choe Ryong-hae, Park Pong-ju, Hwang Pyong-so, dan lainnya belum dapat dipastikan.

Belakangan ini, banyak pihak yang membicarakan ketidakstabilan terkait kekuasaan pemimpin Kim Jong-un di Korea Utara. Terutama karena kasus penyebaran wabah COVID-19 yang bermula dari China memberikan guncangan besar kepada Korea Utara. Korea Utara memblokir perbatasan antara Korea Utara dan China untuk mencegah penyebaran wabah tersebut. Akibatnya, akses pengiriman barang dari dan menuju China ditutup, sehingga kondisi ekonomi Korea Utara juga mengalami kesulitan.

Kesulitan ekonomi di Korea Utara semakin mengancam kekuasaan Kim yang pada dasarnya tidak stabil. Apalagi ditambah dengan ketidakstabilan di dalam negeri China yang merupakan pendukung Korea Utara. Masyarakat China merasa tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Xi Jinping atas langkah yang diambil untuk menghadapi wabah COVID-19 kali ini. Oleh karena itu, ketidakstabilan sosial di China berdampak besar pada kekuasaan Kim Jong-un yang didukung oleh Xi Jinping. Reorganisasi pejabat Korea Utara kali ini menunjukkan ketidakstabilan dan kekhawatiran Korea Utara.