ⓒYONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada tanggal 25 Juni menilai bahwa penundaan pelaksanaan rencana aksi militer Korea Utara terhadap Korea Selatan menandai dimulainya sinyal positif dan pihaknya berharap perundingan dapat diadakan untuk memperbaiki hubungan antar-Korea.

Kantor Pusat Berita Korea Utara (Korean Central News Agency, KCNA) pada tanggal 24 Juni melansir bahwa pemimpin Kim Jong-un memerintahkan untuk menunda rencana aksi militernya terhadap Korea Selatan dalam rapat Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea yang dipimpinnya. Sebelumnya, Korea Utara mengumumkan pihaknya mengubah hubungan dengan Korea Selatan menjadi permusuhan dan melontarkan kritik keras kepada Korea Selatan dengan mempermasalahkan selebaran anti-Pyongyang yang dikirim kelompok pembelot Korea Utara.

Setelah menghancurkan kantor penghubung antar-Korea, Korea Utara merencanakan setidaknya empat aksi militer, yakni penyebaran selebaran anti-Seoul, penempatan pasukan militer di Kawasan Industri Gaeseong dan Gunung Geumgangsan, pengoperasian kembali pos jaga di Zona Demiliterisasi (Demilitarized Zone, DMZ), dan latihan militer di wilayah perbatasan. Wakil Direktur Pertama Komisi Sentral Partai Buruh Korea, Kim Yo-jong, yang juga adalah adik perempuan Kim Jong-un, diketahui yang memimpin langsung kebijakan keras terhadap Korea Selatan tersebut.

Dalam kenyataannya, Korea Utara mengabarkan bahwa persiapan untuk menyebarkan selebaran anti-Seoul sudah selesai dan pihaknya menempatkan kembali pengeras suara propaganda di sebagian garis depan. Akan tetapi, Kim Jong-un tiba-tiba muncul dan menunda seluruh aksi militer tersebut. Pengeras suara propaganda segera ditarik kembali dan berita-berita yang mengkritik Korea Selatan juga tidak terlihat dalam media pemerintah maupun media propaganda untuk luar negerinya.

Penyebab kebijakan keras Korea Utara terhadap Korea Selatan adalah selebaran anti-Pyongyang yang dikirim oleh kelompok pembelot Korea Utara di Korea Selatan. Selebaran itu memuat kelemahan dan kesalahan pemerintahan Kim. Korea Utara sejak lama meminta penghentian pengiriman selebaran tersebut dan pemerintah Korea Selatan juga menanggapinya dengan positif, namun sebenarnya tidak mudah untuk menghalangi kegiatan sipil.

Reaksi Korea Utara yang sensitif itu dianalisis karena selebaran itu menjadi ancaman yang serius bagi rezimnya. Oleh karena itu, Korea Utara ingin menyelesaikan masalah selebaran anti-Pyongyang dengan sempurna dan menyatukan rakyatnya secara internal. Selain itu, pihaknya juga hendak memberitahukan masyarakat internasional bahwa kerugian dari sanksi terhadap Korea Utara sangatlah besar hingga perekonomiannya menjadi sulit. Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang menghentikan perdagangan dengan China, sehingga keluhan rakyat Korea Utara kian memuncak.

Sementara itu, sebagian pihak menganalisis peranan Kim Jong-un dan Kim Yo-jong yang terpisah dalam kasus yang melibatkan Korea Selatan tersebut. Setelah Kim Yo-jong mengirim pesan yang keras, kemudian sang kakak, Kim Jong-un yang mengaturnya di tahap akhir. Dengan demikian, kepemimpinan Kim Jong-un diperkuat dan keluhan rakyatnya dapat dikontrol, serta juga mendorong Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk memberikan konsesi maksimal kepada Korea Utara.

Dengan demikian, Korea Selatan dapat menghindari kondisi krisis dan mengharapkan pemulihan hubungan antar-Korea. Sementara itu, Korea Utara juga tampaknya berhasil mencapai targetnya dengan kasus baru-baru ini.