Korea Selatan dan Utara menggelar pertemuan tingkat tinggi pada tanggal 29 Maret lalu dan menetapkan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi antar Korea dijadwalkan pada tanggal 27 April mendatang.

Dalam pertemuan yang digelar di paviliun Tongilgak bagian utara Panmunjeom itu, kedua pihak menghasilkan 3 kesepakatan untuk menggelar 'KTT Korea Selatan dan Utara tahun 2018'.

Kedua pihak akan menggelar pertemuan tingkat kerja di bagian selatan Panmunjeom pada tanggal 4 April untuk membahas masalah protokol, keamanan, dan peliputan. Sementara jadwal pertemuan tingkat tinggi untuk mengoperasikan hot line akan ditetapkan di lain hari, dan hal-hal lain juga akan dibahas dengan cara surat-menyurat.

Dalam pengarahan usai pertemuan tingkat tinggi, perwakilan Korsel, Menteri Unifikasi Cho Myung-kyun menyatakan pokok pembicaraan KTT antar Korea adalah denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea serta perkembangan hubungan bilateral.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut diikuti oleh delegasi Korea Selatan yang terdiri dari 3 orang, yakni Menteri Unifikasi Korea Selatan, Cho Myung-kyun, Wakil Menteri Unifikasi Chun Hae-sung dan Kepala Humas Presiden Yoon Young-chan sedangkan delegasi Korea Utara dipimpin oleh Kepala Komite Reunifikasi Damai Tanah Air, Ri Son-gwon dengan total anggota delegasi 3 orang.

Pertemuan tingkat tinggi itu menyepakati pokok-pokok pembicaraan, meskipun hal-hal tambahan belum disepakati.

Pihak Korsel telah mengusulkan masalah perdamaian permanen dan perkembangan hubungan antar Korea tapi tidak menjadikan itu sebagai patokan, karena yang terpenting adalah denuklirisasi, dan semua hal lain tergantung pada denuklirisasi.

Sementara itu, Kim Jong-un dalam pertemuan dengan Xi Jinping telah menyatakan niat untuk denuklirisasi dengan syarat sejumlah tindakan bertahap dan serentak oleh Korsel dan AS. Maksudnya denuklirisasi bertahap harus disertai imbalan tertentu.

Penasihat keamanan nasional AS yang baru dilantik, John Bolton, telah merujuk model Libya sebagai cara untuk melakukan denuklirisasi Semenanjung Korea.

Namun, kantor kepresidenan Korsel memberikan pandangan pesimis atas kesepakatan paket atau penerapan model Libya. Menurutnya, diperlukan pelaksanaan langkah demi langkah setelah ada kesepakatan oleh puncak negara.