Korea Utara menggelar rapat paripurna Komite Pusat Partai Buruh yang dipimpin oleh Kim Jong-un pada tanggal 20 April lalu dan mengadopsi platform strategis untuk membongkar lokasi uji coba nuklir dan memfokuskan semua upaya negara pada perekonomian.

Selain keputusan tersebut, platform itu mengumumkan bahwa Korut telah menyelesaikan kebijakan dua jalur: pengembangan nuklir dan ekonomi, yang diadopsi pada tahun 2013.

Terkait hal tersebut, Kim Jong-un menegaskan bahwa tugas bermakna sejarah telah diselesaikan, sehingga seluruh partai dan negaranya akan berfokus pada strategi baru untuk pembangunan ekonomi sosialis.

Tindakan Korut itu memiliki makna penting, yakni melangkah untuk mengejar kemajuan praktis dan denuklirisasi Semenanjung Korea.

Namun, keputusan Korut tersebut tidak sepenuhnya bersifat optimistis, karena mereka tidak menyebut denuklirisasi, tapi mengklaim kedudukan sebagai negara pemilik nuklir.

Platform tersebut menyatakan bahwa Korut tidak akan menggunakan senjata nuklir dan teknologi nuklir kalau negerinya tidak diancam dengan nuklir.

Masyarakat internasional termasuk Korea Selatan dan AS mengambil sikap tidak mengakui Korut sebagai negara pemilik nuklir dan ingin berunding untuk denuklirisasi.

Pembongkaran lokasi uji coba pun tidak dapat dipercayai begitu saja, karena Korut pernah menipu masyarakat internasional dengan pura-pura melakukan pembongkaran fasilitas pengayaan nuklir di Yongbyon.

Oleh sebab itu, para pakar menyatakan bahwa seluruh pihak harus memerhatikan Korut secara serius.