Pemerintah Korea Selatan sedang mempertimbangkan penjatuhan sanksi sendiri terhadap Korea Utara untuk menanggulangi provokasi rudal balistik antar benua yang kedua dari Pyongyang.

Peluncuran rudal balistik ICMB yang dilakukan Korea Utara pada Jumat malam (28/7/2017) langsung ditanggapi oleh Korea Selatan dan AS dengan menambah 4 baterai sistem pertahanan anti misil balistik-THAAD di Korea Selatan untuk sementara waktu, dan AS meluncurkan misil antar benua, dan kedua negara merevisi 'Garis Pedoman Rudal Korsel dan AS'.

Korsel dan AS melakukan latihan penembakan rudal yang ke-2 di Laut Timur pada tanggal 29 Juli pukul 05.45 pagi, atau 6 jam setelah Pyongyang meluncurkan rudal Hwasong-14.

Menteri Pertahanan Korsel Song Young-moo menyatakan selain mengoperasikan THAAD, pemerintah Korsel akan segera membentuk sistem pertahanan anti rudal sendiri dalam waktu dekat.

Suatu hal yang diperhatikan setelah peluncuran rudal Hwasong-14 oleh Korut adalah revisi 'Garis Pedoman Rudal Korsel dan AS'. Kini jarak tembak rudal Korsel terbatas sejauh 800 kilometer, dan berat hulu ledak yang diijinkan hanya 500 kilogram sesuai dengan 'Garis Pedoman Rudal Korsel dan AS' yang telah direvisi pada tahun 2012. Sementara untuk jarak tembak sejauh 500 kilometer, berat hulu ledak dapat menjadi 1 ton dan untuk jarak tembak sejauh 300 kilometer maka berat hulu ledak dapat menjadi 2 ton.

Dalam Revisi Garis Pedoman Rudal, Korea Selatan meminta untuk meningkatkan berat hulu ledak sampai 1 ton untuk jarak tembak rudal sejauh 800 kilometer. Bahkan ada pihak-pihak yang menuntut peningkatan hulu ledak hingga seberat 2 ton.

Sebuah rudal yang memiliki hulu ledak seberat 500 kilogram dapat menghancurkan landasan terbang. Akan tetapi, jika ditingkatkan menjadi lebih dari 1 ton, maka area yang dapat dihancurkan bisa sampai kedalaman 10-20 meter bawah tanah. Artinya, fasilitas komando perang Korut yang ada di bawah tanah dapat dihancurkan. Hal itu cukup efektif untuk menahan Korut dari segi militer.

Selain itu sanksi tersendiri dari pemerintah Korsel juga diperhatikan. Pemerintah Korsel telah pernah mengumumkan sanksi sendiri pada Desember lalu setelah Korut melakukan uji coba nuklir yang ke-5. Menurut kebijakan itu, sebanyak 79 orang dan 69 lembaga Korut terkena pada sanksi sendiri Korsel, sehingga dilarang melakukan transaksi keuangan dan valuta asing dengan masyarakat dan lembaga keuangan Korsel, dan kekayaan mereka di Korsel dibekukan.

Sanksi terbaru dari Korsel diperkirakan akan memasukkan perusahaan Cina dan Rusia yang melakukan transaksi dengan Korut.