Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi sanksi terhadap Korea Utara No. 2371 pada tanggal 5 Agustus lalu. Resolusi yang diadopsi dengan suara bulat ini berfokus untuk menutup saluran dana yang mesuk ke Korut.

AS mengeluarkan suara keras dengan menyebutkan opsi militer pada rapat darurat pertama Dewan Keamanan setelah peluncuran rudal balistik antar benua-ICBM pada tanggal 4 Juli tapi Rusia menolaknya, sehingga pembahasan tentang sanksi terhadap Korea gagal dilakukan.

Akan tetapi setelah peluncuran rudal ICBM yang kedua pada tanggal 28 Juli, masyarakat internasional di luar AS, Cina, dan Rusia satu suara untuk tidak membiarkan perbuatan Korut sehingga menyepakati rancangan sanksi untuk menghalangi saluran dana Korut secara nyata.

Berdasarkan resolusi sanksi terbaru itu, Korut sama sekali tidak boleh mengekspor batu bara, besi, bijih besi, dan timah hitam.

Sanksi tambahan baru lainya adalah pelarangan ekspor hasil laut yang merupakan salah satu sarana Korut memperoleh valuta asing. Selain itu, pengiriman pekerja Korut ke Luar negeri juga dibekukan sejak resolusi PBB mulai diadopsi.

Sanksi baru juga menunjuk 9 individu dan 4 lembaga Korut sebagai obyek sanksi, dan kapal Korut yang melanggar resolusi PBB dilarang memasuki pelabuhan di negara anggota PBB.

Jika dilaksanakan secara penuh, resolusi sanksi itu diperkirakan akan sangat efektif untuk mengetatkan penutupan saluran dana rezim Korut. Dengan menghambat ekspor batu bara, besi, dan sebagainya, Korut diperkirakan mengalami kerugian sebanyak satu miliar dolar per tahun dan jumlah itu sepertiga dari jumlah total ekspor Korut dalam satu tahun.

Kuncinya adalah apakah Cina akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Pelarangan ekspor hasil laut dan pengiriman pekerja Korut tidak mudah diawasi sehingga akan sangat tergantung pada niat Cina untuk mengawasnya.

Namun, para pakar mengutarakan bahwa sanksi terhadap Korut telah diperkuat dan hal yang penting adalah terus-menerus memperkuatnya ke depan.