ⓒKBS News

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Rabu (18/12/19) waktu setempat mengadopsi resolusi yang mengecam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Korea Utara dan menyerukan perbaikannya.

Resolusi HAM Korea Utara tersebut merupakan yang ke-15 sejak resolusi pertama diambil pada tahun 2005 lalu. Selama 15 tahun terakhir, resolusi HAM Korea Utara sudah diadopsi berdasarkan konsesus sebanyak 6 kali. Hal itu menandai bahwa kondisi HAM di Korea Utara tidak kunjung diperbaiki sehingga pendapat negatif dari kebanyakan masyarakat internasional juga tidak berubah. Oleh sebab itu, resolusi tersebut disetujui oleh mayoritas anggota PBB.

Resolusi ke-15 tersebut disiapkan oleh negara-negara Uni Eropa dan sebanyak 60 negara berpartisipasi sebagai negara pengusul bersama.

Korea Selatan telah berpartisipasi dalam pengadopsian resolusi tersebut hingga tahun lalu, namun tidak berpartisipasi pada tahun ini. Kedutaan Besar Korea Selatan untuk PBB menyatakan bahwa sikap Korea Selatan tetap tidak berubah dan akan terus bekerja sama dengan masyarakat internasional demi memperbaiki kondisi HAM di Korea Utara. Namun pihaknya tidak berpartisipasi sebagai negara pengusul bersama pada tahun ini karena mempertimbangkan kondisi di Semenanjung Korea saat ini.

Sementara itu, Korea Utara mengkritik bahwa resolusi PBB merupakan sebuah “pernyataan biasa dari pihak musuh Korea Utara” yang tidak berkaitan dengan perbaikan dan perlindungan HAM. Korea Utara juga menegaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang disebut dalam resolusi tersebut sama sekali tidak pernah terjadi di dalam negeri Korea Utara. Pendapat Korea Utara itu didukung oleh Rusia, China, dan Venezuela, tapi tidak ada negara yang meminta melakukan pemungutan suara terkait hal tersebut.

Isi resolusi terbaru ini hampir sama dengan resolusi tahun lalu. Resolusi tahun 2019 menyatakan bahwa Korea Utara melakukan pelanggaran HAM secara sistematis dan menyeluruh dalam waktu yang lama dan kemudian mendesak Korea Utara untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut. Resolusi itu juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk membawa kondisi HAM di Korea Utara ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan menjatuhkan sanksi yang sesuai kepada pihak yang dirasa paling bertanggung jawab, yang tidak lain adalah Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Di samping itu, resolusi tersebut juga menekankan pentingnya dialog antar-Korea untuk memperbaiki kondisi HAM di Korea Utara.

Resolusi PBB merupakan peringatan tentang kondisi-kondisi yang buruk di dunia sekaligus perintah untuk memperbaikinya. Resolusi PBB diambil berdasarkan konsesus internasional sehingga dapat memiliki dampak hukum internasional. Jika kondisi HAM Korea Utara tidak diperbaiki, tentunya masyarakat internasional akan terus menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara.