ⓒ YONHAP News

Kepala Kantor Keamanan Nasional Chung Eui-yong yang memimpin utusan khusus ke Korea Utara dalam pengarahan tanggal 6 September menyatakan bahwa Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan melakukan lawatan ke Pyongyang tanggal 18-20 September untuk menggelar KTT antar-Korea yang ke-3.

Dalam kunjungannya selama sehari di Pyongyang pada tanggal 5 September, utusan khusus tersebut menemui pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan mengadakan dialog mendalam dengan para pejabat tinggi Korea Utara.

Delegasi Korea Selatan dan Korea Utara kemudian menghasilkan empat kesepakatan.

Pertama, kedua pihak akan mengadakan pertemuan tingkat kerja di Panmunjeom pada awal minggu depan untuk membicarakan rincian jadwal dan persiapan KTT antar-Korea.

Kedua, Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk membahas rencana pelaksanaan praktis untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korea.

Ketiga, kedua Korea setuju menjalankan dialog untuk meredakan ketegangan militer dan membentuk kepercayaan satu sama lain, serta menyediakan pencegahan bentrokan senjata.

Keempat, kantor penghubung antara dua Korea dibuka sebelum KTT antar-Korea dilaksanakan.

Kepala Chung Eui-yong juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengonfirmasikan tekad Kim Jong-un untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korea. Kim Jong-un mengungkapkan kepercayaannya kepada Presiden AS Donald Trump kemudian mengharapkan denuklirisasi dapat diselesaikan dalam masa jabatan pertama Trump sebagai presiden AS.

Kim Jong-un juga menegaskan deklarasi pengakhiran perang tidak berkaitan dengan penarikan militer AS dari tanah Korea Selatan. 

Kim juga mengharapkan agar masyarakat internasional, termasuk AS, mengakui tindakan denuklirisasi Korea Utara termasuk penutupan tempat uji coba nuklir Punggyeri. Dia menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan denuklirisasi yang lebih agresif jika AS ikut menjalankan kewajibannya.

Kunjungan utusan khusus Korea Selatan kali ini dinilai berhasil menyediakan kesempatan untuk mengubah kondisi kebuntuan dialog denuklirisasi dan pembentukan perdamaian.

Dengan demikian, saat ini Presiden Korea Selatan memiliki peran sebagai perantara bagi Korea Utara dan AS terkait isu denuklirisasi.